Salin Artikel

Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memulai rangkaian kunjungan kerjanya ke beberapa negara. Salah satu agenda Jokowi dalam kunjungan kerja tersebut adalah membawa misi perdamaian di tengah perang antara Rusia dan Ukraina. 

Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi diketahui bertolak ke Jerman pada Minggu (26/6/2022). Sebelum lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Presiden menyampaikan bahwa dalam kunjungannya ini dirinya juga akan mengunjungi Rusia dan Ukraina.

Adapun kunjungan Jokowi ke Jerman dalam kapasitasnya memenuhi undangan sebagai G7 Partner Countries, bersama dengan India, Senegal, Argentina dan Afrika Selatan. 

Selain itu, kunjungan ini sekaligus dalam kapasitasnya sebagai pemegang Presidensi G20 tahun ini. Jokowi akan menghadiri KTT G7 pada 27-28 Juni 2022.

Jokowi pun berencana mendorong negara-negara G7 untuk mengampanyekan perdamaian di Ukraina.

"Di sini kita akan mendorong, mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina," kata Presiden dalam konferensi pers.

Setelah itu, Jokowi berencana bertolak ke Ukraina dengan membawa misi untuk menghentikan peperangan dalam rencana pertemuannya dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy.

“Saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelenskyy. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelenskyy untuk membuka peluang dialog dalam rangka perdamaian,” ucapnya.

Ia menegaskan, sudah semestinya peperangan dihentikan. Oleh karena itu, dialog damai harus dibangun.

Dengan terbangunnya dialog damai diharapkan rantai pasok pangan yang sempat terhambat akibat peperangan ini dapat dihidupkan kembali.

Setelah bertemu Zelenskyy, Kepala Negara akan terbang ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin.

Sama seperti saat nantinya bertemu Zelenskyy, Jokowi akan mengajak Putin berdialog untuk membuka peluang menghentikan perang.

“Dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang,” jelas Jokowi.

Jokowi menambahkan, kunjungannya ke Ukraina dan Rusia bukan semata-mata penting bagi Indonesia saja, melainkan juga penting untuk negara-negara berkembang.

Terlebih lagi, untuk mencegah masyarakat di negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke kondisi kemiskinan ekstrem akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh perang.

“Tapi, juga penting bagi negara-negara berkembang untuk mencegah rakyat negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem dan kelaparan,” imbuh dia.

Langkah tepat

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, keputusan Presiden untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Ukraina dan Rusia merupakan hal yang tepat.

Jokowi, kata dia, dapat mengupayakan dibuatnya kesepakatan gencatan senjata. Sebab, pada saat ini yang terpenting adalah mencegah terjadinya tragedi kemanusiaan serta ancaman pangan dunia yang lebih besar, apabila perang terus terjadi.

"Rencana kunjungan Presiden ke Kiev dan Moskwa akan lebih maksimal bila mengupayakan gencatan senjata dan pengakhiran tragedi kemanusiaan akibat konflik bersenjata, bukan penuntasan konflik," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis, Kamis (23/6/2022).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia diharapkan dapat selalu menjaga ketetiban dunia. Lawatan Presiden kali ini pun merupakan bagian dari penegakkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. 

"Indonesia tidak berpihak kepada Ukraina maupun Rusia sehingga tidak memberi bantuan senjata kepada Ukraina maupun memberi dukungan kepada Rusia atas operasi militer khususnya," tutur Hikmahanto.

Lebih jauh, ia menuturkan, Indonesia tidak perlu mengupayakan perdamaian yang bertujuan untuk menyelesaikan akar masalah terjadinya perang Rusia-Ukraina. 

Sebab, Indonesia tidak berada di kawasan dan tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan.

Gencatan senjata lebih diperlukan karena konflik bersenjata yang terjadi pada saat ini sudah berlangsung sejak 2014. Saat itu, pemberontakan meletus di wilayah timur Ukraina, dan Rusia menduduki Krimea hingga kini.

Apalagi, saat ini tidak ada satu negara yang sedang melakukan upaya agar terciptanya gencatan senjata, kecuali Indonesia.

Di sisi lain, kata Hikmahanto, saat Turki dan Israel mengupayakan gencatan senjata di masa awal peperangan antara Rusia dan Ukraina terjadi, kedua belah pihak masih memiliki berbagai sumber daya untuk saling melakukan serangan.

Karena perang antara Rusia dan Ukraina berkepanjangan maka juga ikut berdampak pada hal lain.

Rusia sebagai negara yang melakukan serangan juga menanggung kerugian. Bahkan rakyat Rusia juga mempertanyakan keuntungan apa yang diperoleh dalam peperangan dengan Ukraina.

Kondisi yang sama juga dialami oleh Ukraina. Peperangan di kawasan itu juga turut mengancam ketersediaan pangan dunia.

Sebab, Ukraina dan Rusia adalah eksportir gandum besar di dunia.

"Sehingga, keberadaan Indonesia dibutuhkan untuk menyelamatkan muka Rusia bila hendak menghentikan serangan," ujar Hikmahanto.

Demikian pula Ukraina yang menderita tragedi kemanusiaan akibat perang yang relatif lama.

Wapres gantikan tugas Jokowi sementara

Adapun setelah melakukan rangkaian kunjungan kerja di Eropa, Presiden Jokowi juga akan mampir ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk melanjutkan kembali pembahasan kerja sama ekonomi dan investasi.

Di UEA, Jokowi akan melakukan pertemuan untuk membahas kerja sama ekonomi dan investasi.

“Saya akan berkunjung ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan kembali pembahasan kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan UEA,” kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, Wakil Presiden Maruf Amin akan memimpin sementara pemerintahan selama dia melakukan kunjungan ke luar negeri.

“Selama saya di luar negeri, pemerintahan akan dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden,” tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/27/08023171/misi-jokowi-damaikan-rusia-dan-ukraina-dimulai

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke