Salin Artikel

Survei Litbang "Kompas": 64,5 Persen Responden Tak Puas dengan Kinerja Pemerintah Kendalikan Harga Barang dan Jasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, sebagian besar responden tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam mengendalikan harga barang dan jasa.

Hal tersebut tercermin dari angka kepuasan terhadap kinerja pengendalian terhadap harga-harga barang dan jasa yang hanya sebesar 31,8 persen atau turun 19 persen dibanding periode survei Januari 2022 lalu.

Sementara, sebanyak 64,5 persen responden mengak tidak puas terhadap salah satu aspek kinerja ekonomi Jokowi tersebut.

Kinerja dalam pengendalian harga barang dan jasa tersebut berpengaruh terhadap keseluruhan penilaian publik terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi yang juga merosot pada periode Juni ini.

"Jika dilihat lebih spesifik, kinerja bidang ekonomi yang menyumbang terhadap penurunan kepuasan publik adalah aspek pengendalian harga-harga barang dan jasa," tulis peneliti Litbang Kompas Gianie seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (20/6/2022).

Ketidakpuasan tersebut bisa dipahami lantaran inflasi tinggi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Puncaknya, pada April 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi sebesar 0,95 persen.

Tingginya angka inflasi itu disumbang oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang sebesar 1,76 persen.

Dari empat subkelompok pada kelompok ini, subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah makanan, yakni 2,05 persen.

Komoditas yang dominan memberi andil pada inflasi berturut-turut adalah minyak goreng, daging ayam ras, ikan segar, telur ayam ras, daging sapi, bayam, bawang putih, tahu mentah, tempe, dan gula pasir.

Secara umum, kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi Jokowi mengalami penurunan signifikan pada periode Juni 2022 dibandingkan Januari 2022, yakni hanya sebesar 50,5 persen dari yang sebelumnya 64,8 persen.

Padahal, sepanjang survei berkala yang dilakukan Litbang Kompas, kinerja ekonomi mencapai angka tertinggi pada periode Januari 2022.

"Penilaian kepuasan tersebut bahkan merupakan yang tertinggi sejak Joko Widodo menjadi presiden pada 2014," tulis Gianie.

Selain soal harga barang dan jasa, aspek penyediaan lapangan kerja atau mengatasi pengangguran juga mendapat nilai ketidakpuasan yang tinggi, yakni sebesar 54,2 persen. Sementara itu, yang menyatakan puas hanya 40,4 persen, turun 9 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Sebagai informasi, survei periodik Litbang Kompas dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 Mei-4 Juni 2022.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan

sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/20/09081181/survei-litbang-kompas-645-persen-responden-tak-puas-dengan-kinerja

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke