Salin Artikel

Survei LSJ: 80,6 Persen Responden Nilai Kinerja Pemerintahan Jokowi Baik dalam Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta (LSJ) menunjukkan, sebanyak 80,6 persen responden menilai kinerja pemerintahan Jokowi menangani pandemi Covid-19 dalam kategori baik.

Hal itu diketahui berdasarkan survei yang dilaksanakan LSJ pada medio 28 Mei-6 Juni 2022 terhadap 1.450 responden di 34 provinsi.

"Sedangkan kurang puas sangat buruk 19,4 persen," kata Peneliti LSJ Fetra Ardianto dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (17/6/2022).

Fetra mengatakan, dalam survei tersebut, responden juga ditanya terkait penetapan status endemi Covid-19 di Tanah Air.

Hasilnya, sebanyak 89,1 persen responden setuju dengan penetapan status endemi. Sementara, 10,9 persen responden lainnya tidak setuju.

"Kesimpulan publik siap menjalani aktivitas sehari-hari sebelum pandemi hadir," ujarnya.

Selanjutnya, Fetra mengatakan, hasil survei menunjukkan sebanyak 85,8 persen responden setuju dengan pelonggaran masker di luar ruangan dan 14,2 persen responden masih ragu-ragu dan tidak setuju.

"69,1 persen responden percaya efektivitas vaksin dalam hadapi virus dan 24,8 persen ragu-ragu dan 4,1 persen tidak percaya," ucapnya.

Adapun populasi survei ini adalah seluruh calon pemilih dalam Pemilu 2024 yang berusia 16 tahun ke atas. Pemilihan sampel responden melalui teknik multistage random sampling.

Margin of error yang ditetapkan sebesar kurang lebih 2,57 persen dengan level of confidence 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka dengan seluruh responden yang dipandu dengan kuesioner.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/17/16200751/survei-lsj-806-persen-responden-nilai-kinerja-pemerintahan-jokowi-baik-dalam

Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke