Reforma Agraria Masalah Struktural, Tak Selesai Hanya dengan Jadikan Eks Panglima TNI Menteri ATR

Dalam wawancara kepada wartawan selepas pelantikan menteri-wakil menteri baru kemarin di Istana, Jokowi mengatakan bahwa Hadi bakal mengemban tugas khusus untuk menyelesaikan banyak masalah sengketa tanah, termasuk mempercepat pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN), serta mengebut sertifikasi tanah.

"Kalau dalam perspektif Pak Jokowi mengapa lamban, proyek banyak mangkrak, termasuk IKN, lalu kita butuh menteri yang powerfull, kalau disikapi hanya dengan mengganti orang, seolah itu obatnya, sesungguhnya Pak Jokowi kembali salah mendiagnosis problem agraria di Indonesia," kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika kepada Kompas.com, Rabu (16/6/2022).

"Padahal (solusinya) bukan dari situ. Jangan-jangan itu akan kontraproduktif karena pengadaan tanah ini banyak menimbulkan perampasan tanah dan penggusuran masyarakat," kata dia.

Dewi menyampaikan bahwa masalah agraria di Indonesia amat kompleks, bukan sekadar mencetak sertifikat sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya.

Reforma agraria juga menyangkut soal distribusi ulang lahan-lahan yang ada seiring dengan banyaknya ketimpangan kepemilikan lahan.

Ini belum ditambah dengan konflik-konflik agraria yang kian banyak terjadi seiring kebijakan pemerintah yang semakin liberal dan erat dengan kepentingan bisnis.

Persoalan lahan juga menyangkut lintas sektor, seperti dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga Kementerian BUMN.

Dewi mengatakan, dengan keadaan rumit itu, selama ini Kementerian ATR justru dipimpin oleh orang yang tak punya rekam jejak atau kompetensi di bidang ini.

Posisi Wakil Menteri ATR, misalnya, dinilai kental urusan politik karena dalam reshuffle kemarin, jatahnya tetap diberikan kepada politikus Partai Solidaritas Indonesia.

"Apakah kepemimpinan Pak Hadi bisa mengamputasi ego sektoral dengan kementerian lain? Saya pikir tidak, karena harus lahir dari kepemimpinan Presiden sendiri," kata Dewi.

"Ada problem struktural yang kepemimpinannya ada di bawah Presiden dan tidak mungkin diselesaikan dengan mengganti satu menteri. KPA mencatat 2.489 konflik agraria struktural selama 7 tahun ini. Ada kurang lebih 1,4 juta keluarga yang jadi korban konflik agraria yang menunggu persoalannya diselesaikan," papar dia.