Salin Artikel

Demokrat ke Menteri Kabinet Jokowi: Jangan Bergenit Kampanye, apalagi Gunakan Fasilitas Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meminta seluruh menteri di kabinet Indonesia Maju untuk tidak memanfaatkan sisa periode masa pemerintahan saat ini untuk kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendrta Putra meminta para pembantu presiden untuk fokus bekerja dan tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan politik.

“Jangan lah, mohon maaf, bergenit ria berkampanye, tapi fokus lah bantu bapak presiden lakukan tugas tanggung jawab sebagai menteri,” ujar Herzaky saat ditemui di Menara Kompas, Rabu (15/6/2022).

“Jangan, mohon maaf ya, bergenit-genit kampanye saat ini apalagi menggunakan fasilitas negara,” ucapnya.

Herzaky berpendapat, jika para menteri bekerja dengan baik, nantinya masyarakat bakal melihat kinerja dan dari mana para menteri itu berasal.

“Kalau mereka saat ini melaksanakan kinerjanya, melakukan tanggung jawabnya, membantu Bapak Presiden dengan baik, masyarakat akan melirik mereka, dan akan melihat mereka ini dari partai mana, gitu,” ucapnya.

Lebih jauh, Herzaky juga mendorong dua menteri dan tiga wakil menteri yang baru dilantik hari ini untuk fokus bekerja membantu presiden Jokowi.

Demokrat mendorong para menteri yang baru untuk bisa bekerja secara maksimal di sisa masa jabatan presiden Jokowi.

“Ini penting nih, yang menjadi penting itu fokus tadi bahwa dalam dua tahun ke depan fokusnya adalah bagaimana ekonomi bisa segera pulih, rakyat bisa segera keluar dari kesulitan-kesulitan mereka,” kata Herzaky

“Bagaimana pun ini menjadi kunci, tolong lah, mohon para menteri yang sudah sangat dipercaya oleh bapak presiden untuk bergabung di kabinet fokus saja bantu bapak presiden untuk perbaiki situasi saat ini,” ucapnya.

Hari ini, Rabu, 15 Juni 2022, Presiden Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Dalam reshuffle kali ini, Presiden Jokowi mengganti dua menteri di kabinet, yakni menteri perdagangan (mendag) dan menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dilantik menggantikan Muhammad Lutfi dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dilantik mengganti Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Selain itu, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri baru, wakil menteri ATR/BPN, wakil menteri keteragakerjaan (wamenaker) dan wakil menteri dalam negeri (wamendagri).

Raja Juli Antoni yang merupakan sekretaris dewan pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ditunjuk sebagai wamen ATR/BPN menggantikan koleganya di PSI Surya Tjandra.

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor ditunjuk sebagai wakil menteri ketenagakerjaan (Wamenaker).

Selain itu, Wamen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Watipo diperkenalkan sebagai wakil menteri dalam negeri (wamendagri).

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/23332941/demokrat-ke-menteri-kabinet-jokowi-jangan-bergenit-kampanye-apalagi-gunakan

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke