Salin Artikel

"Reshuffle" Kabinet, Hadi Tjahjanto Resmi Jadi Menteri ATR, Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan

Dengan pelantikan itu, Hadi resmi menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN.

Selain Hadi, Jokowi juga menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Profil Hadi Tjahjanto

Arek Malang kelahiran 8 November 1963 tersebut menggantikan menteri sebelumnya, Sofyan Djalil.

Dengan posisi baru ini, Hadi pun kembali ke lingkar pemerintahan setelah sebelumnya ia menyerahkan tongkat komando Panglima TNI kepada Jenderal Andika Perkasa pada 19 November 2021 karena purnatugas.

Pria yang identik dengan kumis tebalnya ini merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara 1987.

Dikutip dari setneg.go.id, Hadi pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di TNI. Pada 2010-2011, Hadi dipercaya mengemban posisi Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah.

Pada 2011-2013, Hadi menempati jabatan Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) pada 2013-2015.

Pada 2016, Hadi kembali memegang tongkat komando sebagai Danlanud Abdulrachman Saleh, Malang.

Tak berhenti sampai di situ, Hadi kemudian dipercaya menjadi Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) pada 2015-2016 dan Irjen Kementerian Pertahanan pada Oktober 2016.


Karier pria lulusan SMAN 1 Lawang, Malang, tersebut semakin mentereng dengan penunjukannya menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada 2017.

Pada tahun yang sama, Hadi kemudian mengemban posisi tertinggi di TNI sekaligus menjadi puncak karier militernya, yakni sebagai Panglima TNI ke-20. Ia mengemban posisi ini sejak 2017-2021.

Setelah pensiun, Hadi kemudian dipercaya menjadi Komandan Lapangan persiapan Penyelenggaraan MotoGP Mandalika.

Profil Zulkifli Hasan

Zulhas selama ini dikenal sebagai politikus ulung. Dia lahir di Lampung pada 17 Mei 1962.

Dia menghabiskan masa kecil hingga pendidikan tingkat sekolah menengah pertama di Lampung. Lalu, Zulhas pindah ke Jakarta dan lulus dari SMA Negeri 53 Jakarta pada 1982.

Zulkifli kemudian menempuh pendidikan sarjana S1 di Universitas Krisnadwipayana pada 1986. Dia kemudian melanjutkan pendidikan S2 di di Sekolah Tinggi Manajemen PPM, dan lulus tahun 2003.

Setelah lulus kuliah, Zulkifli sempat memutuskan berkarier menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, dia memilih meninggalkan posisi PNS dan berwirausaha. Dia mulai membangun perusahaan dan tumbuh semakin besar.

Zulkifli tercatat pernah menjadi Presiden direktur PT Batin Eka Perkasa (1988-2004) yang berkecimpung dalam bisnis peralatan rumah tangga.

Dia kemudian pernah menjabat sebagai presiden direktur di sejumlah perusahaan lain, yakni PT Panamas Mitra Inti Lestari (1997) dan PT Sarana Bina Insani (1999).

Selain itu, Zulkifli pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Hudaya Safari Utama (2000) dan PT Batin Eka Perkasa (2004).

Zulkifli lantas mulai melirik untuk terjun ke dunia politik. Dia memutuskan bergabung dengan PAN karena latar belakangan kedekatan dengan Muhammadiyah.


Dalam Pemilu Legislatif 2004, Zulkifli terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung.

Karier politiknya terus naik karena ditunjuk sebagai Ketua Fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah lolos menjadi anggota Dewan, Zulkifli kemudian terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PAN periode 2005-2010.

Selama berkiprah menjadi anggota DPR, Zulkifli pernah menjadi Ketua Panitia Angket BBM DPR pada 2008 sampai 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengangkat Zulkifli sebagai Menteri Kehutanan pada 2009.

Dalam Pemilu Legislatif 2014, Zulkifli kembali terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung I.

Setelah itu, Zulkifli terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019. Saat itu dia menang dalam voting dengan meraih 347 suara.

Posisi Zulkifli di PAN semakin melesat setelah terpilih menjadi Ketua Umum melalui kongres pada Maret 2015 menggantikan Hatta Rajasa.

Dalam Kongres V PAN pada Februari 2020, Zulkifli kembali terpilih sebagai ketua umum periode 2020-2025. Sampai saat ini Zulkifli juga menjabat sebagai wakil ketua MPR RI.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/13392211/reshuffle-kabinet-hadi-tjahjanto-resmi-jadi-menteri-atr-zulkifli-hasan

Terkini Lainnya

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke