Salin Artikel

Sebut Belum Terima Informasi "Reshuffle", PAN: Kembali Lagi, Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan bahwa pihaknya mengaku belum mengetahui atau menerima informasi apa pun seputar rencana perombakan kabinet atau reshuffle yang digadang bakal terjadi dalam waktu dekat.

Eddy menegaskan, PAN menyerahkan sepenuhnya terkait reshuffle kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)

"Kembali lagi hak prerogatif presiden, kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle itu ada di tangan presiden, sehingga kami dalam hal ini adalah pihak yang tentu menghormati hak prerogatif tersebut," kata Eddy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Ia melanjutkan, PAN justru mengetahui kabar reshuffle dari pemberitaan media massa.

Menurutnya, PAN belum menerima informasi resmi apa pun terkait kabar itu dari Presiden Jokowi.

Kendati begitu, Eddy menegaskan bahwa PAN sebagai partai koalisi berkomitmen terus mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kami sudah berkomitmen dari awal untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin sampai dengan 2024 sesuai dengan masa jabatan presiden dan wapres," tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VII DPR itu menjelaskan bahwa di internal PAN, yang berhak menentukan siapa kader diusulkan masuk ke kabinet ada di tangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Dan ini sepenuhnya ada di ketua umum. Sekali lagi kalau bicara soal penempatan kader PAN, di kabinet atau di manapun, makomnya ada di ketum, bukan di sekjen," pungkasnya.

Belakangan, isu perombakan kabinet kembali mengemuka.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah angkat bicara soal kabar reshuffle kabinet.

Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan usai meresmikan masjid At Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022) sore.

"Belum, belum (belum reshuffle)," jawabnya singkat.

Saat ditanya lebih lanjut apakah reshuffle tetap akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Jokowi tidak menjawab.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/13/13143711/sebut-belum-terima-informasi-reshuffle-pan-kembali-lagi-hak-prerogatif

Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke