KPK Temukan Bukti Dugaan Auditor BPK Rekayasa Laporan Keuangan Pemkab Bogor

Penggeledahan itu dilakukan guna melengkapi bukti dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

“Tim penyidik KPK, dalam 2 hari berturut-turut telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di beberapa lokasi di wilayah Jawa Barat,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin (6/6/2022).

"Dari empat lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya sejumlah dokumen dan alat bukti elektronik," ucapnya.

Adapun empat lokasi yang digeledah adalah Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat di Bandung, rumah tersangka di Bandung, Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bogor, dan rumah salah satu tersangka di Bogor.

Kendati demikian, Ali tidak menjelaskan secara rinci dokumen dan alat elektronik yang ditemukan tim penyidik.

Akan tetapi, penyidik menduga bukti yang ditemukan adalah materi objek audit yang dilakukan auditor badan pemeriksa keuangan (BPK) Jawa Barat, Anthon Merdiansyah.

"Diduga menjadi materi objek audit yang dilakukan oleh tersangka ATM (Anthon Merdiansyah) dan kawan-kawan untuk mengondisikan hasil laporan pemeriksaan keuangan Pemkab Bogor sebagaimana permintaan tersangka AY (Ade Yasin)," papar Ali.

Usai penggededahan, KPK pun menyita Dokumen dan alat elektronik yang ditemukan tersebut. Bukti-bukti yang ditemukan itu bakal dianalisis untuk kemudian dikonfirmasi kepada para tersangka.

Selain Ade, KPK menetapkan Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik sebagai tersangka.

Kemudian, ada empat auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni Hendra Nur Rahmatullah Karwita, Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah yang juga menjadi tersangka.

Dalam perkara ini, Ade Yasin diduga mengarahkan anak buahnya untuk menyuap empat pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat agar laporan keuangan Pemkab Bogor bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).