Anggota DPR Nilai Tak Ada Keharusan BUMN Jadi Sponsor Formula E, Begini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Deddy Yevri Sitorus menilai bahwa tidak ada keharusan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi sponsor event Formula E di Jakarta.

Pasalnya, menurut Deddy, sejak awal acara ini dirancang oleh keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan menggunakan biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Kalau setiap Gubernur dan Kepala Daerah di Indonesia bikin event lalu menjelang kegiatan dilaksanakan minta BUMN jadi sponsor, itu namanya nodong,” kata Deddy dalam keterangannya, Jumat (3/6/2022).

Politisi PDI-P itu mengungkapkan, kegiatan sponsorship sebuah event memang banyak pertimbangannya.

Terutama seperti keterkaitan jenis kegiatan dan spektrum penonton target dengan bisnis atau produk BUMN itu sendiri.

Paling penting, lanjut Deddy, biasanya sponsorship yang berbiaya besar selalu melibatkan BUMN sasaran, dengan penyelenggara kegiatan sejak awal perencanaan.

Hal tersebut berbeda jika hanya sekadar kontribusi, dukungan pembiayaan, placement produk atau logo.

“Jadi menurut saya aneh kalau menjelang penyelenggaraan, panitia Formula-E melempar polemik soal tidak adanya sponsorship dari BUMN,” ujarnya.

Deddy justru mempertanyakan apakah BUMN yang ditarget oleh panitia Formula-E, sejak awal diajak bicara tentang konsep bisnis sponsorship-nya.

“Misalkan saja jika yang dimaksud itu adalah BUMN perbankan, apakah sejak awal mereka ditawarkan sebagai marketing tiket atau placement logo mereka di semua merchandise atau arena balap Formula-E itu?," beber Deddy.

“Atau contoh lain Pertamina, apakah diminta menjadi sponsor tertentu dengan memakai produk yang dihasilkan Pertamina Lubricant misalnya? Jika tidak, tentu akan berat bagi BUMN untuk berpartisipasi sebagai sponsor karena hitungannya jelas bisnis sense dan ada aturannya,” lanjutnya.

Menurut Deddy, tidak tepat jika dalam waktu satu bulan apalagi dua hari sebelum penyelenggaraan, panitia baru mengeluhkan soal sponsorship. 

Dia membandingkannya dengan kepanitiaan balap MotoGP Mandalika. Menurut Deddy, BUMN sejak awal terlibat dalam kegiatan tersebut.

Bahkan leading atau yang memimpin dalam desain bisnis dari event tersebut, adalah BUMN Pariwisata, perbankan hingga Pertamina.

"Nah ini kok tiba-tiba di Formula E, minta BUMN jadi sponsor dengan alasan agar BUMN hadir untuk Indonesia,” imbuhnya.

Ia menilai, di sisi lain panitia Formula E seharusnya tidak bisa mendesak BUMN yang baru keluar dari beratnya masa pandemi lalu menjadi sponsor hanya karena ego setiap kepala daerah.

Deddy berpandangan, harus dipahami bahwa BUMN adalah badan usaha, sehingga sponsorship itu juga ada unsur murni perhitungan bisnis.

“Jadi bukan kegiatan karikatif atau kegiatan sosial, harus dibedakan dengan sumbangan atau donasi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Deddy meminta agar panitia Formula E tidak membangun wacana negatif untuk menutupi ketidakmampuan dalam melakukan penggalangan dana.

“Tetapi kalau memang dananya sudah cukup, jangan memaksa BUMN jadi sponsor, tetapi cukup sebagai donatur atau penyumbang, itu baru masuk akal,” ujar Deddy.

Sebelumnya, Formula E di Jakarta dipastikan akan digelar tanpa dukungan sponsor dari BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir juga hemat bicara mengenai tidak adanya sponsor dari perusahaan berpelat merah untuk event Formula E Jakarta yang digelar pada Sabtu (4/6/2022).

“No comment,” kata Erick ketika ditanya awak media selepas menghadiri Silaturahmi Nasional Kita Pancasila: “Pancasila Menjawab Tantangan Zaman” di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

BUMN tidak menjadi sponsor Formula E karena kerja sama sponsor dengan PT Kilang Pertamina International selaku anak perusahaan PT Pertamina mendadak dibatalkan.