Salin Artikel

Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Terendah di Antara 6 Negara Tetangga

Angka ini terendah dibandingkan 6 negara tetangga kita yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Australia.

Persentase kasus aktif di Vietnam yaitu 11,44 persen, Singapura 6,01 persen, Australia 4,57 persen, Thailand 0,96 persen, Malaysia 0,54 persen, dan Filipina 0,07 persen.

"Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi mengingat Indonesia mampu bersaing, kita mampu memanfaatkan dan menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk terus berkontribusi dalam menekan Covid-19," kata Wiku dalam konferensi pers melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (2/6/2022).

Wiku mengatakan, kondisi Covid-19 yang semakin membaik ini harus dipertahankan mengingat pandemi di tingkat global belum berakhir.

Ia juga mengatakan, selain mempertahankan kondisi saat ini, masyarakat diminta dapat memanfaatkan program vaksinasi agar mendapatkan proteksi dari penularan virus.

Menurut Wiku, cakupan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap Indonesia masih rendah dibanding 6 negara tetangga tersebut.

"Cakupan vaksinasi dosis lengkap RI baru mencapai 62 persen, lebih rendah dari negara lainnya, cakupan vaksinasi dosis dua yang tinggi terdapat di Singapura yaitu 91 persen, Australia 84 persen, Malaysia 83 persen Vietnam 80 persen dan Thailand 75 persen, hanya Filipina yang cakupannya di bawah Indonesia yaitu 34 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Wiku mengatakan, meski cakupan vaksinasi Covid-19 Indonesia sudah mencapai target WHO, namun cakupannya tetap harus ditingkatkan.

"Kita terus memotivasi masyarakat untuk dapat meningkatkan cakupan vaksinasi hingga melindungi sebanyak mungkin penduduk," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/18494271/kasus-aktif-covid-19-indonesia-terendah-di-antara-6-negara-tetangga

Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke