Salin Artikel

Politisi PDI-P: Ganjar 8 Tahun Jadi Gubernur Selain Main Medsos, Apa Kinerjanya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Trimedya Panjaitan tiba-tiba saja menyoroti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dinilai memiliki langkah ambisius untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Trimedia mempertanyakan kinerja rekannya sesama kader PDI-P itu selama menjabat gubernur.

"Ganjar apa kinerjanya 8 tahun jadi Gubernur selain main di medsos apa kinerjanya?" kata Trimedya dalam keterangannya, Rabu (1/6/2022).

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P itu kemudian membandingkan kinerja Ganjar dengan Ketua DPR Puan Maharani.

Adapun Puan juga merupakan politisi PDI-P yang menjabat Ketua DPP.

Menurut Trimedya, rekam jejak Puan Maharani jelas mulai dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR ketika era oposisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia menilai Puan berhasil mengorganisir anggota saat pemerintahan SBY.

Dari situ, Puan melanjutkan langkahnya menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Selain itu juga diklaim berhasil mengoordinasikan 7 Kementerian dan memiliki kinerja yang baik.

Lanjut Trimedya, ketika menjadi Ketua DPR, Puan bisa memimpin di tengah kader-kader terbaik partai politik di level pimpinan.

"Tolong gambarkan track record Ganjar di DPR kemudian sebagai gubernur selesaikan Wadas itu. Selesaikan rob itu, berapa jalan yang terbangun kemudian sekarang diramaikan kemiskinan di Jateng malah naik tolong masyarakat juga apple to apple memperbandingkan,” tegas Trimedya.

Sebagai informasi, dilihat Kompas.com, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, tercatat kenaikan garis kemiskinan di provinsi itu selama periode 2019-2021.

Jumlah penduduk miskin di Jateng meningkat tiap tahunnya. Pada 2019 jumlahnya 3.743,23 jiwa. Kemudian 2020 3.989,90 dan 2021 menjadi 4.109,75 orang.

Bagi Trimedya, langkah Ganjar yang bermanuver untuk Pilpres 2024 sudah kelewat batas.

Bahkan, dirinya menilai Ganjar kemlinthi atau dalam istilah orang Jawa bisa disebut sombong dan congkak.

“Kalau kata orang Jawa kemlinthi ya, sudah kemlinthi dia, harusnya sabar dulu dia jalankan tugasnya sebagai gubernur Jateng dia berinteraksi dengan kawan-kawan stuktur di sana DPD DPC DPRD provinsi DPRD kab kota, itu baru,” ujar Trimedya.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini melihat langkah Ganjar terlalu menampilkan syahwat politiknya.

Hal ini tampak dari safarinya ke berbagai wilayah di Indonesia beberapa waktu belakangan.

Ia menyebutkan, Ganjar aktif keliling Indonesia mulai dari Sumatera Utara hingga Makassar, Sulawesi Selatan.

“Ini kan kelihatan main semua, ke mana-mana semua jalan. Ke Medan ke Makassar, ya kita ketawa-ketawa saja pada saat PON Papua ada yang teriak Ganjar... ganjar... siapa orang Papua yang tahu Ganjar, kelihatan benar by design (sudah diatur) apalagi orang yang mengerti politik,” ungkap legislator dapil Sumut II ini.

Trimedya menekankan, seharusnya Ganjar sebagai salah satu kader yang tergolong lama memahami karakter PDI-P dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Namun, bagi Trimedya, Ganjar terkesan tidak menghargai Megawati dengan manuver-manuver pilpres yang dilakukannya.

Pernyataan Trimedya semakin menambah kesan adanya kerenggangan di internal PDI-P terkait Pilpres.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menepis kabar kerenggangan itu.

Hasto menegaskan bahwa hubungan PDI-P dan Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader, Ganjar Pranowo, baik-baik saja.

Dia memastikan tak ada keretakan dalam relasi PDI-P dan Ganjar.

"Renggang, jauh, dekat itu kan persepsi, suatu skenario politik yang digalang pihak lain," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditemui di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Jumat (27/5/2022).

Isu keretakan muncul setelah Ganjar selalu disebut sebagai salah satu calon presiden dengan elektabilitas relatif tinggi dalam sejumlah survei.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/09460441/politisi-pdi-p-ganjar-8-tahun-jadi-gubernur-selain-main-medsos-apa

Terkini Lainnya

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Nasional
Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Nasional
Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Nasional
POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Nasional
BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

Nasional
Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati 'Dikawal' Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati "Dikawal" Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Nasional
Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Nasional
Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Nasional
Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke