Salin Artikel

Survei Litbang Kompas: 52,4 Persen Responden Nilai Dinamika Politik Hambatan Terbesar Pemilu 2024

Penelitian ini dilakukan Litbang Kompas selama periode 5-9 April 2022 di 34 provinsi.

"Isu yang pernah bergulir menyangkut penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga politik perpecahan ialah hambatan terbesar dari penyelenggaraan Pemilu, setidaknya separuh responden mengungkapkan hal itu," kata peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla dikutip dari Harian Kompas, Senin (30/5/2022).

Sementara itu, sebanyak 22,9 persen responden menilai persoalan anggaran yang belum disepakati menjadi hambatan pelaksanaan Pemilu 2024.

Adapun anggaran Pemilu 2024 sudah disepakati Rp 76,6 triliun. Jumlah tersebut merupakan hasil rasionalisasi dari usulan sebelumnya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencapai Rp 86,6 persen.

Kemudian, sebanyak 9,8 persen responden menilai aturan penyelenggaraan Pemilu yang belum disahkan menjadi penghambat pelaksanaan Pemilu 2024.

Selanjutnya, 7,2 persen responden menilai waktu persiapan yang sedikit menjadi penghambat pelaksanaan Pemilu.

Adapun sebanyak 6,6 persen menjawab tidak tahu, 0,7 persen menilai adanya masalah internal, 0,3 persen menjawab tak ada hambatan pelaksanaan Pemilu dan 0,1 persen menjawab hambatan pelaksanaan Pemilu karena adanya pandemi Covid-19.

Metode penelitian dilakukan dengan pengumpulan data pendapat melalui telepon. Sebanyak 504 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi berhasil diwawancara.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Dengan menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian lebih kurang 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/30/13300331/survei-litbang-kompas-524-persen-responden-nilai-dinamika-politik-hambatan

Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke