66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 66 orang anggota dewan menghadiri langsung rapat paripurna DPR ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (24/5/2022), yang beragendakan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan sidang mengatakan, di luar 66 orang anggota dewan yang hadir fisik, ada 220 anggota yang mengikuti rapat secara virtual dan 62 orang izin.

"Sehingga jumlah sudah mecapai 338 orang dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota seluruh fraksi di DPR RI, dengan demikian kuorum tercapai," kata Puan, Selasa.

Puan menyatakan, rapat dibuka dan terbuka untuk umum.

Puan juga mengatakan, hingga kini DPR masih menyelenggarakan rapat dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Adapun revisi UU PPP akan menjadi landasan hukum bagi perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Puan menjelaskan, revisi UU PPP dilakukan karena UU PPP yang berlaku sebelumnya belum mengatur metode omnibus law dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

"DPR melaksanakan putusan MK," ujar Puan dalam siaran pers.

Selain pengesahan revisi UU PPP, rapat paripurna hari ini memiliki dua agenda lain.

Pertama, rapat paripurna akan mendengarkan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kedua, rapat paripurna DPR juga mengagendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Puan mengatakan, pandangan dari fraksi-fraksi di DPR akan ikut menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.

Untuk itu, Puan berpesan kepada seluruh fraksi DPR agar menyampaikan pandangannya secara cermat.

“DPR akan memberikan perhatian khusus pada KEM PPKF 2023 agar dapat mewujudkan APBN Tahun Anggaran 2023 yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.