Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

KOMPAS.com – Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan.

Tindakan ini merupakan bagian dari upaya paksa yang boleh dilakukan polisi demi penyelesaian kasus yang sedang ditangani.

Meski begitu, penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Penangkapan ditujukan kepada mereka yang betu-betul melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup yang dimaksud adalah minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yakni:

• keterangan saksi,
• keterangan ahli
• surat,
• petunjuk,
• keterangan terdakwa.

Lalu, bagaimana dengan penangkapan anak dan perempuan?

Penangkapan anak dan perempuan oleh polisi

Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka untuk kepentingan penyidikan. Penangkapan dapat dilakukan jika telah terdapat bukti yang cukup.

Terdapat prosedur khusus yang diterapkan kepada anak dan perempuan yang ditangkap.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Dalam peraturan tersebut, polisi yang melakukan penangkapan wajib untuk menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan.

Selain itu, terdapat hak tambahan bagi anak yang ditangkap, yakni:

Pemberian perlakuan khusus juga diberlakukan dalam penangkapan perempuan. Perlakuan khusus yang diberikan kepada perempuan yang ditangkap, yaitu:

• sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;
• diperiksa di ruang pelayanan khusus;
• perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
• hal mendapat perlakuan khusus;
• dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
• penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Referensi:

• UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
• Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri