Salin Artikel

Kepala BPK Jabar Diperiksa di Kasus Ade Yasin Terkait Pembentukan Tim Auditor

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat (Jabar) Agus Khotib untuk kasus Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin.

Agus Khotib diperiksa sebagai saksi bersama dengan tiga PNS BPK Jabar lainnya kemarin di Gedung Merah Putih KPK.

"Tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka AY dan kawan-kawan, yakni Agus Khotib (Kepala BPK Perwakilan Jabar), Dessy Amalia (PNS BPK Perwakilan Jabar), Winda Rizmayani (PNS BPK Perwakilan Jabar), Emmy Kurnia (PNS BPK Perwakilan Jabar)," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (20/5/2022).

Ali mengatakan keempatnya telah memenuhi panggilan KPK. Mereka diperiksa terkait pembentukan tim auditor untuk memeriksa laporan keuangan Pemkab Bogor.

"Terkait dengan proses pembentukan tim auditor untuk memeriksa laporan keuangan Pemkab Bogor," tuturnya.

Selain itu, Ali menjelaskan penyidik KPK juga memeriksa enam saksi dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

"Di samping itu, terkait proses dan teknis pemeriksaan hingga penentuan obyek pemeriksaan, yang salah satunya berbagai proyek pada di Dinas PUPR," kata Ali.

Keenam orang yang diperiksa adalah Kepala Dinas PUPR Bogor Soebiantoro, PNS Bina Marga Dinas PUPR Bogor Heru Haerudin, PNS di Dinas PUPR Bogor Gantara Lenggana, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Bogor Krisman Nugraha, PNS di Dinas PUPR Bogor Indra Nurcahya, dan PNS di Dinas PUPR Bogor Aldino Putra Perdana.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain terkait proyek-proyek di Dinas PUPR dan dugaan beberapa temuan proyek pekerjaan yang menjadi obyek pemeriksaan Tim Auditor BPK Perwakilan Jabar," imbuh Ali.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan Kepala BPK Perwakilan Jabar Agus Khotib terkait kasus yang menjerat Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin.

Agus diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AY (Ade Yasin)," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Kamis (19/5/2022).

Selain Agus Khotib, KPK juga akan memeriksa PNS BPK Jawa Barat Emmy Kurnia, Winda Rizmayani dan Dessy Amalia.

Kemudian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bogor Soebiantoro serta PNS Dinas PUPR Bogor Gantara Lenggana, R Indra Nurcahya dan Aldino Putra Perdana.

Selain itu, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Bogor Krisman Nugraha dan PNS Bona Marga Dinas PUPR Bogor Heru Haerudin juga turut diperiksa penyidik KPK.

Selain Bupati Bogor, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik sebagai tersangka.

Kemudian, empat auditor BPK perwakilan Jabar yakni Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.

Dalam perkara ini, Ade diduga mengarahkan anak buahnya untuk menyuap empat pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. Hal ini, dilakukan dengan agar laporan keuangan Pemkab Bogor bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"AY selaku bupati ingin agar Pemkab Bogor ingin agar dapat predikat WTP tahun 2021 dari BPK Jabar," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (28/4/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/10284771/kepala-bpk-jabar-diperiksa-di-kasus-ade-yasin-terkait-pembentukan-tim

Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke