Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengeklaim, harga minyak goreng curah berhasil diturunkan setelah pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.

April 2022 sebelum ekspor minyak goreng dilarang, harga rata-rata nasional minyak goreng curah kurang lebih Rp 19.800 per liter. Pasca-larangan ekspor, harganya turun lebih dari Rp 2.000 setiap liternya.

"Setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi 17.200 sampai dengan 17.600 rupiah," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/5/2022).

Tak hanya itu, kata Jokowi, larangan ekspor crude palm oil (CPO) menyebabkan pasokan minyak goreng di Indonesia terus bertambah.

Diketahui, kebutuhan nasional minyak goreng curah berkisar di angka 194.000 ton per bulan.

Sebelum larangan ekspor diterapkan yakni Maret 2022, pasokan minyak goreng di Indonesia hanya mencapai 64.500 ton setiap bulan.

"Namun, setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211.000 ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita," klaim Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi mengakui bahwa harga minyak goreng di beberapa daerah masih relatif tinggi. Namun, ia yakin, dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau.

Dia bahkan optimistis harga minyak goreng akan sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah karena ketersediaannya kian melimpah.

Dengan perbaikan situasi ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta tenaga di industri sawit baik petani, pekerja, dan tenaga pendukung lainnya, Jokowi pun memutuskan untuk mencabut larangan ekspor minyak goreng yang sedianya berlaku sejak 28 April 2022.

Pemerintah akan membuka kembali keran ekspor migor pada Senin, 23 Mei 2022.

"Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau," ucap presiden.

Jokowi menambahkan, pemerintah akan membenahi prosedur dan regulasi di badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah.

Ia ingin pemerintah lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.

Tak hanya itu, terkait dugaan pelanggaran dan penyelewengan distribusi serta produksi minyak goreng, Jokowi mengaku telah memerintahkan aparat hukum untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya.

"Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat," kata kepala negara.