Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh mengajak para aparatur sipil negara (ASN) membantu mengantarkan para penyandang disabilitas yang belum punya e-KTP datang ke Kantor Dinas Dukcapil.

Hal itu disampaikannya saat meresmikan Gerakan Bersama Layanan Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas untuk Membangun Masyarakat Inklusif di Sekolah Khusus Negeri (SKN) 02, Kota Serang, Banten, Selasa (17/5/2022).

"Bila ASN menemukan seorang penyandang disabilitas belum terdata, belum punya e-KTP, antarkan ke Dinas Dukcapil. Jika para ASN bergerak semua, saya optimistis pendataan penyandang disabilitas ini bisa cepat selesai," ujar Zudan sebagaimana dilansir dari siaran pers Kemendagri, Rabu (18/5/2022).

"Penyandang disabilitas adalah prioritas, bukan warga minoritas," lanjut Ketua Umum Korpri Nasional itu.

Menurut Zudan, dukungan seperti itu harus terus dilaksanakan oleh jajaran Dukcapil secara nasional.

"Esensinya untuk mendata semua ragam penyandang disabilitas seperti tuna rungu, tuna wicara, tuna netra, dan seterusnya," katanya.

Menurut Zudan, pencanangan gerakan bersama pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi kaum disabilitas ini merupakan kelanjutan sejak pencanangan pertama pada Maret 2022.

Gerakan Bersama Layanan Adminduk bagi Penyandang Disabilitas telah diresmikan di sejumlah provinsi, antara lain di DKI Jakarta, Jabar, Lampung, Bali, NTB dan NTT.

"Pekan depan akan kita launching di Jawa Tengah," tambah Zudan.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia mengapresiasi Ditjen Dukcapil Kemendagri mencanangkan gerakan bersama pelayanan adminduk bagi penyandang disabilitas secara nasional.

"Ini gerakan semua pemangku kepentingan sebagai wujud kehadiran negara bagi kaum disabilitas. Ini juga merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Presiden Joko Widodo yang bisa terwujud dengan berpedoman pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," kata Angkie

"Dengan mendapat nomor induk kependudukan (NIK) terbukalah inklusifitas program pemerintah bagi disabilitas," tambah Angkie.