Salin Artikel

Ridwan Kamil Temui Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Sebut Silaturahmi Lebaran

Dia menegaskan bahwa pertemuan itu belum membahas soal tokoh yang akan diusung koalisi dalam Pilpres 2024.

"Ya itu (soal tokoh Pilpres) nanti akan dibicarakan di tahap berikutnya, tetapi kalau ditanya hari ini Golkar calon presidennya, Pak Airlangga Hartarto," kata Doli ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Doli mengatakan, Golkar hingga kini tetap mengusung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. 

Ia juga menyampaikan, mengenai tokoh yang diusung nanti, Koalisi Indonesia Bersatu akan mendiskusikannya. 

"Belum ada omongan soal paket calonnya siapa, capres-cawapresnya. Itu tahap-tahap berikutnya dan nanti akan didiskusikan," kata Ketua Komisi II DPR.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa tidak masalah bagi Golkar jika koalisi nantinya mengusung tokoh selain Airlangga. 

Menurut dia, hal tersebut justru menunjukkan proses demokrasi yang perlu dihargai bersama.

"Ya enggak apa, mau dari si A mencalonkan atau si B mencalonkan ya itulah proses demokrasi, proses politik gitu," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, koalisi Indonesia Bersatu telah terbentuk dan beranggotakan Partai Golkar, PAN, dan PPP.

Adapun terbentuknya koalisi itu setelah ketum tiga parpol tersebut bertemu yaitu Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Pada saat bersamaan, Ridwan Kamil juga mengunjungi kediaman Airlangga, tempat di mana koalisi Indonesia Bersatu terbentuk pada Minggu (15/5/2022).

Ridwan menegaskan, belum ada pembahasan kemungkinan dirinya mendampingi Airlangga dalam Pilpres 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/17/19175741/ridwan-kamil-temui-koalisi-indonesia-bersatu-golkar-sebut-silaturahmi

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke