Oditur Sebut Kesimpulan Penasihat Hukum Kolonel Priyanto Keliru

JAKARTA, KOMPAS.com - Oditur Militer Tinggi Kolonel Sus Wirdel Boy menyebutkan, penasehat hukum terdakwa kasus pembunuhan berencana Kolonel Inf Priyanto keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta selama persidangan.

Menurutnya, penasihat hukum tidak mencermati fakta persidangan yang digelar selama ini.

“Kami pastikan bahwa kesimpulan tim penasihat hukum tersebut adalah keliru,” kata Wirdel dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Jakarta Timur, Selasa (17/5/2022).

Wirdel juga menilai, pleidoi terdakwa tidak disusun dengan kehati-hatian karena terdapat pernyataan dan kesimpulan yang tidak konsisten.

Menurutnya, ketidakkonsistenan itu terlihat dari tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Priyanto menyangkal keterangan saksi 4 sampai 12.

Di mana saksi tersebut mengatakan, Handi masih hidup di tempat kejadian perkara.

Selain itu, Wirdel juga menyoroti terkait pleidoi terdakwa yang menyatakan dakwaan Oditur Militer Tinggi kesatu primer dan dakwaan kedua alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun dakwaan kesatu primer yakni Pasal Primer 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Penyertaan Pidana, Subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan dakwaan kedua alternatif pertama yakni Pasal 328 KUHP tentang Penculikan juncto Pasal 55 Ayat (1 ) KUHP.

Sebab, tim penasihat hukum dinilai tidak konsisten karena tanpa menyebutkan Pasal 181 KUHP tentang Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari, atau Menghilangkan Mayat dengan Maksud Menyembunyikan Kematian jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Di sisi lain, Wirdel menuturkan, tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

“Sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur Militer Tinggi pada dakwaan kesatu primer pasal 340 juncto Pasal 55 Ayat 1 kesatu dan dakwaan kedua alternatif pertama Pasal 328 juncto Pasal 55 Ayat 1 kesatu tanpa menyebutkan Pasal 181 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP,” imbuh dia.

Adapun dalam kasus ini Priyanto dituntut penjara seumur hidup. Selain itu, Priyanto juga dituntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliterannya di TNI.

Priyanto dinilai telah melanggar Pasal Primer 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Penyertaan Pidana, Subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Subsider pertama Pasal 328 KUHP tentang Penculikan juncto Pasal 55 Ayat (1 ) KUHP, subsider kedua Pasal 333 KUHP Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Subsider ketiga Pasal 181 KUHP tentang Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari, atau Menghilangkan Mayat dengan Maksud Menyembunyikan Kematian jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.