Salin Artikel

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Adapun koalisi itu dibangun oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.

“Jangan dipertentangkanlah. Bagaimanapun kita akan segera ada pemilu juga besok. Bahkan kemarin ada beberapa teman yang mengatakan koalisi-koalisi bisa (dibentuk) lebih awal,” papar Habiburokhman ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (17/5/2022).

Ia juga tak sepakat jika pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu disebut mengganggu jalannya pemerintahan.

“Indikasi akan mengganggu itu harus terbukti harus nyata jangan asumsi-asumsi,” kata dia.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pembentukan koalisi itu terlalu dini dan bisa memunculkan energi negatif bagi jalannya pemerintahan.

Ia menuturkan persiapan terbaik untuk 2024 yang bisa dilakukan partai politik adalah turun dan membantu masyarakat karena masih banyak masalah akibat pandemi Covid-19.

“Seruan Presiden Jokowi agar para menteri berfokus pada tugasnya mengindikasikan hal tersebut. Bagi PDI Perjuangan, persiapan terbaik dalam rangka pemilu 2024 saat ini dengan turun ke bawah dan memastikan seluruh komponen partai bergerak seirama dan dalam semangat yang sama untuk membantu rakyat,” jelas Hasto dikutip dari Kompas.id, Minggu (15/5/2022).

Adapun Koalisi Indonesia Bersatu terbentuk pasca pertemuan antara Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Kamis (12/5/2022).

Namun koalisi itu disebut belum membahas soal tokoh yang akan dijagokan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/17/14423231/waketum-gerindra-minta-koalisi-golkar-pan-ppp-jangan-dipertentangkan

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke