Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu dan Peluang Usung Capres-Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah sepakat membentuk koalisi. Ketiga partai itu sepakat membangun Koalisi Indonesia Bersatu pada pertemuan di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5/2022) malam.

Akan tetapi, apakah Koalisi Indonesia Bersatu telah memenuhi syarat untuk mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti?

Berdasarkan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Teknis Lainnya disebutkan capres dan cawapres dalam satu pasangan dapat diusulkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol.

Adapun syarat yang tertulis pada Pasal 222 yaitu parpol atau gabungan parpol harus memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu legislatif (Pileg) sebelumnya.

Mengacu pada hasil Pileg 2019, Partai Golkar mendapatkan 85 kursi di parlemen atau setara dengan 14,7 persen. Sedangkan perolehan total suara nasionalnya adalah 17.596.839 atau 12,57 persen.

Sementara itu, PAN mendapatkan 44 kursi di Senayan atau setara dengan 7,6 persen. Kemudian, PAN mendapatkan 9.572.623 suara nasional yang sebanding dengan 6,84 persen.

Sedangkan PPP berada di bawah PAN dengan jumlah capaian 19 kursi di parlemen atau 3,3 persen. Lalu, jumlah perolehan suara nasionalnya sebanyak 6.323.147 atau setara 4,52 persen.

Dengan demikian, berdasarkan UU Pemilu, Koalisi Indonesia Bersatu dapat mengusung paslon capres dan cawapresnya pada Pilpres 2024. Sebab, jumlah kumulatif perolehan kursi ketiga partai itu di parlemen adalah 26,82 persen. Sementara, berdasarkan suara nasional, koalisi ini mendapatkan 23,93 persen.

Jajaki pemilu 

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, partainya resmi menjajaki koalisi dengan PAN dan PPP untuk Pemilu 2024. Menurutnya, ketiga partai sepakat bakal melanjutkan program-program dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Tentunya kita akan bekerja sama ke depan untuk mengawal agenda-agenda politik ke depan, termasuk dalam pemilu nanti di 2024," kata Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (12/5/2022)

"Tentu kita akan juga membuat program ke depannya yang akan melanjutkan program-program strategis dari Bapak Presiden Jokowi," lanjutnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu pun mengatakan, kerja sama tersebut akan berlanjut hingga tingkat daerah. Dia juga telah menginstruksikan seluruh jajaran Partai Golkar pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk bekerja sama dengan PAN dan PPP sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut.

Meski koalisi telah terbentuk, Wakil Ketua DPP PPP Arsul Sani menyebutkan, pembicaraan soal capres dan cawapres belum dibahas. Arsul mengatakan ketiga partai masih fokus untuk menyatukan chemistry dengan mengawal visi Presiden Joko Widodo saat ini.

Ia mengungkapkan, Koalisi Indonesia Bersatu juga akan selalu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

“Setelah hal-hal yang menyangkut platform koalisi itu bisa diselesaikan, maka baru kita akan bicara soal paslon yang akan diusung,” ujar Arsul kepada Kompas.com, Jumat (13/5/2022).

“Termasuk mengkaji potensi keberhasilannya dalam Pilpres nanti,” ucapnya.

Terbuka bagi partai lain

Arsul juga mengungkapkan, koalisi masih membuka peluang bagi parpol lain yang ingin bergabung. Menurut dia, tiga partai ini bertugas sebagai motor awal koalisi yang tidak bersifat eksklusif.

“Artinya parpol lain baik yang di parlemen maupun non-parlemen nantinya bisa bergabung,” kata dia.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno. Ia mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu tidak bersifat eksklusif dan membuka kesempatan bagi parpol lain untuk bergabung.

"Kita bukan suatu koalisi ekslusif, kita coba rangkul semua. Yang bisa ikut hadir pikul beban berat ini, keluar dari permasalahan bangsa," ujar Eddy dalam diskusi daring bertajuk "Kasak-kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024" pada Sabtu (14/5/2022).

Hanya saja, syarat yang harus dipenuhi yakni sama-sama ingin menghadirkan politik berbasis gagasan dan menjauhi politik identitas.

"Syaratnya persepsi sama ingin hadirkan politik gagasan, jauhi politik identitas, kebersamaan rajut persatuan," ujar Eddy.