Salin Artikel

KSP Hingga TNP2K Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng Secara Terpadu

Pengawasan itu dilakukan secara terpadu bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Kemudian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri.

"Akan terus melakukan monitoring lapangan terpadu hingga bulan Mei 2022," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo, dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (24/4/2022), seperti dikutip Antara.

Dia berharap berbagai bantuan yang diberikan pemerintah, terutama BLT minyak goreng, bisa meringankan beban masyarakat.

Sebagai informasi, selain menyalurkan bantuan rutin, pemerintah tahun ini juga memberikan bantuan sosial berupa BLT minyak goreng senilai Rp 100.000 dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 1 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta.

Lalu, Bantuan Presiden untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Banpres UMKM) senilai Rp 600.000 per penerima.

Untuk BLT minyak goreng, berdasarkan pemantauan KemenkoPMK terhadap PT. Pos, Himbara, dan BSI (Bank Syariah Indonesia), per 22 April 2022, sudah tersalurkan kepada 17,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) .

Abraham menyampaikan dalam pelaksanaannya, penyaluran berbagai bantuan sosial berjalan lancar.

Namun, kata Abraham, sejumlah warga mengaku kebingungan. Mereka tak bisa membedakan bantuan sosial yang sudah diterima.

Menurut Abraham, kebingungan itu bisa dipahami, dan bukan persoalan besar.

"Lebih baik bingung sedikit dapat jenis bantuan apa, dari pada bingung bagaimana bisa membeli kebutuhan pokok," jelasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/24/16563181/ksp-hingga-tnp2k-awasi-penyaluran-blt-minyak-goreng-secara-terpadu

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke