Buah Demonstrasi dan Dirjen Tersangka Kasus Minyak Goreng, Siap-siap Mendag Lutfi Dipanggil ke Senayan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dalam waktu dekat untuk membahas tentang melonjaknya sejumlah bahan kebutuhan masyarakat beberapa waktu terakhir.

Selain itu, pemanggilan tersebut juga dilakukan untuk meminta penjelasan dari Lutfi seputar kisruh minyak goreng, yang belakangan membuat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.

Indrasari diketahui terseret perkara pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah tahun 2021-2022, yang menjadi bahan baku minyak goreng. 

"Jadi memang Komisi VI akan mengundang Mendag dalam rapat kerja untuk membahas bagaimana situasi update, dari pada pendistribusian dan keberadaan bahan pokok di pasar," kata Gobel usai menemui perwakilan mahasiswa dan buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022).

Sejumlah elemen masyarakat yang terdiri atas mahasiswa dan buruh melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR, kemarin. 

Ada sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan, salah satunya mereka memprotes kenaikan sejumlah barang kebutuhan masyarakat seperti bahan bakar minyak (BBM), sembako, minyak goreng, elpiji, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Dengan berbagai macam kenaikan ini, berimbas, berimplikasi dengan kebutuhan masyarakat," kata Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos.

Menurut dia, kelompok buruh menjadi pihak yang paling terdampak dengan kebijakan pemerintah ini. Pasalnya, upah buruh cenderung tidak naik dalam dua tahun terakhir atau selama pandemi Covid-19.

Sebelumnya, usulan pemanggilan Mendag juga telah disampaikan oleh anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade.

"Kita minta keterangan dong, apa yang terjadi ini, kok bisa ditetapkan tersangka? Ada apa dengan Kemendag?" ucap Andre, Rabu (20/4/2022).

Usulan itu, kata dia, akan disampaikan kepada pimpinan Komisi VI, sehingga dapat dikomunikasikan kepada pimpinan DPR untuk dapat memanggil Mendag. Menurut Andre, pemanggilan terhadap Lutfi dapat dilakukan pada masa reses anggota Dewan.

"Untuk meminta klarifikasi dan keterangan mengenai kondisi ditetapkan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri," kata dia.