Geramnya PDI-P soal Isu Pemilu Ditunda: Jokowi Tegur Menteri hingga Mega Lantang Bersuara

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) nampak gerah dengan isu penundaan Pemilu 2024 yang belakangan masih bergulir.

Padahal, Presiden Joko Widodo sudah berulang kali menyampaikan sikapnya bahwa pemilu tidak akan ditunda. Jokowi menegaskan, pemilu tetap digelar sesuai jadwal, 14 Februari 2024.

Namun, pasca-pernyataan Jokowi, segelintir elite partai politik masih saja nekat "memainkan" isu ini.

Hal itu pun membuat Ketua Umum PDI-P Megawati gusar dan akhirnya buka suara.

Permainan politik

Megawati mengaku heran wacana penundaan Pemilu 2024 masih bergulir meski Presiden Jokowi telah tegas menolaknya. Menurut dia, isu ini tak ubahnya sebagai permainan politik.

"Udah tegas-tegas dikatakan oleh presiden tidak ada penundaan. Kurang apalagi? Tapi itu kan permainan politik," kata Megawati dalam acara Kick Off Pembentukan BRIDA yang ditayangkan secara virtual, Rabu (20/4/2022).

Megawati pun menegaskan bahwa dirinya tidak ingin Pemilu 2024 ditunda. Pemilu, kata dia, harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"Saya tegas mengatakan sebagai ketua partai. No! Tak ada penundaan (pemilu) sama sekali. Tetap berjalan dengan apa adanya," ujar dia.

Presiden kelima RI itu menyampaikan, pemerintah saat ini harus fokus untuk menangani pemulihan situasi negara yang terdampak pandemi Covid-19.

Dia khawatir penundaan pemilu bakal mengganggu agenda pemerintah yang lebih besar, yakni menyejahterakan rakyat.

Oleh karenanya, Megawati menekankan, wacana penundaan Pemilu 2024 tak akan terealisasi.

"Kurang apalagi? Maaf kalau saya berbicara seperti ini. Maaf beribu maaf, apalagi bulan puasa. Tapi karena ini hal yang penting bagi siapa? Kita semua," kata dia.

Sebelumnya, pada pertengahan Maret 2022, Megawati pernah memerintahkan kadernya untuk tak ikut bicara soal isu penundaan pemilu. Saat itu, Jokowi belum buka suara.

Megawati menyampaikan, isu penundaam pemilu menjadi wewenangnya sebagai pemimpin tertinggi PDI-P dan Hasto Kristiyanto selaku sekretaris jenderal partai.

"Maka ibu (Megawati) perintahkan kepada kita, para jajaran PDI-P bahwa itu sudahlah soal itu di tangan ibu ketua umum dan sekjen," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P, Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen Senayan, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Senin (21/3/2022).

Sudahi polemik

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani juga angkat bicara soal masih ramainya isu penundaan pemilu. Dia meminta semua pihak menyudahi polemik tersebut.

"Saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja, jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/4/2022).

Puan mengingatkan, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024 seperti yang disepakati oleh DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

Oleh karenanya, Ketua DPR RI itu menilai, wacana penundaan pemilu sebaiknya disudahi dan semua pihak fokus untuk menyiapkan tahapan Pemilu 2024 mendatang.

"Sekarang ini kita mulai proses tahapan pemilu, kan KPU, Bawaslu juga sudah dilantik yang baru dan juga sudah mulai melaksanakan rapat-rapat di DPR sesuai mekanismenya untuk melaksanakan tahapan tahapan yang ada," kata Puan.

Sikap Jokowi

Isu penundaan pemilu setidaknya telah bergulir sejak akhir Februari 2022. Wacana ini dibarengi dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Presiden Jokowi sedianya telah angkat bicara soal wacana ini. Ia menyentil langsung para menterinya dan mengatakan tak boleh ada lagi yang bicara soal presiden 3 periode maupun pemilu ditunda.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Jokowi pun meminta jajarannya fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucapnya.

Tak lama, Jokowi juga menegaskan bahwa pemilu tetap digelar sesuai jadwal yang telah disepakati yakni 14 Februari 2024.

"Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Minggu (10/4/2022).

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tuturnya.

Jokowi berharap, dengan ditegaskannya tanggal tersebut, tidak ada lagi yang beranggapan bahwa pemerintah berupaya melakukan penundaan pemilu.

Ini juga diharapkan dapat mengakhiri wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode," ujarnya.

Setidaknya, ada tiga menteri yang sempat menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024. Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Isu penundaan Pemilu 2024 juga sempat digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Penegasan PDI-P

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai, wajar jika Megawati bersikap keras soal isu penundaan pemilu.

Ia berpendapat, partai banteng itu bisa rugi jika penundaan pemilu terealisasi. Sebab, ini akan menghambat jalan Puan Maharani sebagai putri mahkota partai untuk duduk di kursi presiden atau wakil presiden melalui Pemilu 2024.

"Tentu saja PDI Perjuangan menjadi partai dirugikan apabila penundaan pemilu tahun 2024 terealisasi. Karena keinginan untuk mengantarkan Puan Maharani selaku putri mahkota ketua umum sebagai RI-1 atau RI-2 akan terganjal," kata Bawono kepada Kompas.com, Kamis (21/4/2022).

Menurut Bawono, sikap lantang Megawati merupakan penegasan PDI-P sebagai partai politik terbesar di pemerintahan atas isu ini.

Sementara, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam, mengatakan, jika Megawati menilai wacana penundaan pemilu merupakan permainan politik, ia bisa mengevaluasi dan meminta presiden untuk memberi sanksi pada pihak-pihak yang menggulirkan wacana tersebut.

Sebagai pemilik saham politik utama dalam koalisi, kata Umam, Megawati memiliki kemampuan politik untuk melakukan itu.

"Ini fundamental, karena yang dipermainkan adalah konstitusi yang akan diakali untuk kepentingan ekonomi-politik sempit mereka," katanya kepada Kompas.com, Kamis (21/4/2022).

Menurut Umam, ihwal penundaan pemilu ini bukan lagi wacana, tetapi menjadi gerakan dan operasi politik yang sudah dijalankan.

Oleh karenanya, sanksi berupa reshuffle bisa digunakan presiden ke menteri-menteri yang sempat menggulirkan isu penundaan pemilu.

"Namun, jika tidak ada sanksi yang memadai, ya tak ubahnya hal itu sebatas strategi testing the water saja. Kalau dapat syukur, kalau tidak tercapai ya tidak ada risiko apa-apa," tuturnya.