Salin Artikel

Pemerintah Diminta Perhatikan Titik Rawan Kecelakaan di Jalur Mudik Pantura

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat meminta Pemerintah melalui instansi terkait, memperhatikan sejumlah titik rawan terjadinya kecelakaan yang terdapat di jalur Pantai Utara (Pantura) untuk antisipasi arus mudik Lebaran 2022.

Berdasarkan informasi yang didapatnya, wilayah pantura rawan kecelakaan karena kondisi jalan dan minimnya rambu lalu lintas

"Informasi dari kepolisian wilayah Pantura, Kecelakaan umumnya diakibatkan oleh kondisi jalan dan minimnya rambu lalu lintas," kata Toriq Hidayat dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (15/4/2022).

Ia mengatakan, sejumlah titik rawan antara lain adalah jalur Pantura Cirebon di Jawa Barat, jalur Rembang dan Demak di Jawa tengah, kemudian jalur Tuban dan Situbondo di Jawa Timur.

Data yang didapat Toriq menyebutkan, kasus kecelakaan lalu lintas di Jalur Pantura berupa kecelakaan tunggal dan menabrak dari belakang.

Kondisi jalan yang cenderung lurus dan lebar membuat pengemudi bisa memacu kecepatan tinggi. Namun, lanjutnya, saat berjumpa dengan kondisi jalan bergelombang atau berlubang, pengemudi hilang kendali.

"Terutama malam hari, jarangnya penerangan jalan dan minimnya rambu lalu lintas menjadi kontribusi terjadinya kecelakaan di Pantura. Untuk itu perlu adanya penanganan yang baik dari semua pihak. Saya juga menghimbau kepada para pengguna jalan pantura agar agar tetap berhati-hati dan tetap waspada saat berkendara," paparnya.

Toriq mengaku lega karena Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan berupaya supaya semua perbaikan jalan di Jalur Pantura selesai pada H-10 Lebaran.

Tetapi, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap rekonstruksi jalan Pantura sebaiknya rampung lebih cepat.

"Kementerian PUPR berjanji perbaikan jalur Pantura kelar dengan cepat. Targetnya selesai H-10 jelang hari raya. Upaya ini tentu saya apresiasi. Namun jangan lupa, sebagian pemudik diperkirakan akan memulai mudik pada H-14. Oleh karenanya penyelesaian rekonstruksi jalan di wilayah utara ini harus lebih cepat lagi," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/15/11091611/pemerintah-diminta-perhatikan-titik-rawan-kecelakaan-di-jalur-mudik-pantura

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke