Salin Artikel

Dukung BLT Minyak Goreng, Kemensos Siap Update DTKS Setiap Bulan Agar Tepat Sasaran

KOMPAS.com – Kementerian Sosial (Kemensos) siap mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Harry Hikmat menyatakan bahwa BLT Minyak Goreng masuk ke dalam rumpun Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) atau Kartu Sembako.

“BLT Minyak Goreng diberikan dengan sasaran para warga pra-sejahtera yang terekam datanya pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulan,” ujar Harry dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Dukungan BLT Minyak Goreng tersebut, kata Harry, akan diwujudkan Kemensos dengan melakukan pembaruan atau update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulan, dari sebelumnya hanya dua kali dalam setahun.

Dengan begitu, diharapkan BLT Minyak Goreng dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau tepat sasaran.

“Untuk data terus kita tingkatkan validitas dan realibilitas ketepatan sasaran untuk memastikan penerima bantuan sosial (Bansos) dari DTKS termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan BNPT atau Program Sembako,” kata Harry

Hal tersebut dikatakan Harry saat mewakili Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dalam acara Media Briefing BLT Minyak Goreng yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara virtual di Jakarta, Jumat (8/4/2022).

“Mensos Risma setiap bulannya melakukan updating dengan data yang berbasis by name by address yang dipadankan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK),” ungkap Harry.

Selain itu, kata dia, upaya untuk meningkatkan validitas data didukung dengan inovasi teknologi berupa geo-tagging melalui citra satelit. Hal ini memungkinkan DTKS terbaru dilengkapi dengan foto kondisi rumah penerima bantuan.

“Data tersebut tersaji secara real time saat penyaluran bansos baik untuk penerima BNPT maupun PKH. Jadi, kami yakin bansos ini akan jauh lebih baik dan tepat sasaran,” jelasnya.

Tak hanya itu saja, ujar Harry, Kemensos juga telah menyiapkan aplikasi cek bansos yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) yang dilengkapi dengan fitur usul-sanggah.

Hal itu mendukung masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mengusulkan warga yang berhak untuk menerima BLT serta menyanggah bagi warga yang tidak layak menerima.

“Fitur ini dapat digunakan untuk mengajukan bantuan bagi keluarga sangat miskin dan layak menerima bantuan. Itu merupakan mekanisme Kemensos untuk menjaga integritas DTKS sehingga bansos diterima sesuai sasaran, termasuk program BLT Minyak Goreng itu,” ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah meluncurkan program BLT Minyak Goreng kepada masyarakat penerima bantuan di Pasar Angso Duo, Jambi, Kamis (7/4/2022). Adapun bantuan tersebut berupa penyerahan uang tunai kepada masyarakat.

BLT Minyak Goreng menjangkau sasaran sebanyak 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan rincian 18,8 juta KPM BNPT dan 1,85 juta KPM PKH yang belum terdaftar sebagai penerima BNPT.

Bantuan tersebut diberikan guna membantu meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pangan memasuki Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri serta sebagai modal usaha.

Dalam peluncuran BLT Minyak Goreng, hadir 100 penerima manfaat yang menerima bantuan senilai Rp 300.000 per KPM.

“Besaran bantuan BLT Minyak Goreng Rp 100.000 setiap bulannya yang diserahkan sekaligus dalam tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai Rp 300.000 pada April 2022,” terang Harry

Selain kepada KPM, BLT Minyak Goreng juga ditujukan kepada 2,5 juta pedagang kaki kima (PKL) dan pengusaha warung yang disalurkan melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/19283111/dukung-blt-minyak-goreng-kemensos-siap-update-dtks-setiap-bulan-agar-tepat

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke