Wapres Minta BPIP Tanamkan Nilai Pancasila kepada Pengusaha

Menurut Ma'ruf, nilai Pancasila perlu ditanamkan kepada para pengusaha agar mereka tidak hanya memikirkan keuntungan yang besar tetapi juga peduli dengan penderitaan rakyat.

"Apabila komitmen kebangsaan (pengusaha) itu tidak ada, yang ada hanya bagaimana untung besar, tidak peduli bagaimana rakyat itu menderita, wawasan kebangsaannya tidak ada, keadilan sosialnya tidak ada, solidaritas sosialnya tidak ada, ini saya kira masalah besar,” kata Ma'ruf saat menerima audiensi Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Rabu (6/4/2022), sebagai dikutip dari siaran pers Wapres.

Selain pengusaha, Ma'ruf juga mengaitkan penanaman nilai Pancasila dengan upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Ma'ruf menekankan, SDM Indonesia hendaknya tidak hanya terampil dan inovatif, tetapi juga memiliki pemahaman kebangsaan yang tinggi.

"Kalau kita tidak mulai (mengajarkan) sejak usia dini, (khususnya) tentang penanaman Pancasila ini, saya kira akan banyak orang yang tidak peduli apakah tindakannya sesuai dengan Pancasila atau tidak,” ujar Ma'ruf.

Wapres menegaskan, meski secara politik Pancasila sudah disepakati sebagai dasar negara, masih ada upaya yang harus dilakukan agar implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Ia mencontohkan, saat ini masih banyak orang yang mempertentangkan Pancasila dan agama.

"Sampai saat ini masih ada pihak yang mempertentangkan misalnya antara Pancasila dan Islam, kalau ber-Pancasila tidak ber-Islam, kalau ber-Islam tidak ber-Pancasila, mungkin itu perlu diberi penjelasan-penjelasan yang tepat, sehingga tidak ada lagi orang yang mempertentangkan antara Pancasila dan agama,” kata dia.

Karena itu, Ma'ruf meminta BPIP memiliki strategi yang tepat agar nilai-nilai Pancasila mudah dipahami dan dimengerti oleh berbagai kalangan. Secara khusus, Ma'ruf mengatakan, di tengah situasi pandemi Covid-19, disparitas politik, kebangsaan, dan ekonomi harus dijembatani dengan nilai-nilai Pancasila.

"Kita harus bisa menjelaskan dari sisi implementasinya misalnya dalam pergaulan, bagaimana bergotong royong, dan juga bagaimana berekonomi secara Pancasila,” ujar Ma'ruf.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Yudian melaporkan bahwa Pancasila akan kembali diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri mulai tahun ajaran baru pada Juli 2022.

"“Kalau dulu Pancasila bagian dari pelajaran kewarganegaraan, sekarang kewarganegaraan bagian dari Pancasila,” kata Yudian.

Yudian mengemukakan, BPIP telah menyusun 15 buku pelajaran Pancasila dari tingkat PAUD (pendidikan anak usia dini) hingga perguruan tinggi. Konten buku tersebut 70 persen membahas praktik ber-Pancasila sedangkan 30 persen lainnya berisi teori, misalnya tetang sejarah Pancasila.