Ngabalin Pertanyakan Logika Mahasiswa yang Ancam Demo Besar Jika Jokowi Tak Tegas soal Presiden 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara soal aliansi mahasiswa yang berencana kembali menggelar aksi demonstrasi menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ngabalin mempertanyakan logika mahasiswa lantaran mereka mengancam akan demo besar-besaran jika Presiden Joko Widodo tak kunjung angkat bicara soal isu ini.

"Bagaimana logikanya? Mahasiswa memberi waktu dua hari kepada presiden. Kalau main ancam-ancam itu bagaimana logikanya? Itu yang saya nggak bisa jelaskan bagaimana mendudukkan logikanya," kata Ngabalin kepada wartawan, Selasa (5/4/2022).

Ngabalin curiga para mahasiswa tak mengikuti perkembangan isu ini.

Sebab, pemerintah bersama DPR telah memutuskan bahwa pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024. Rancangan ini pun telah disetujui oleh Presiden Jokowi.

Selain itu, kata Ngabalin, Jokowi telah berulang kali menanggapi isu ini dengan menyatakan akan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa pemilu digelar setiap 5 tahun sekali. Sementara, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal 2 periode dengan lama setiap periode 5 tahun.

"Apakah mereka paham konstitusi mengatur periode masa presiden dan tidak mengatur perpanjangan?" ucap Ngabalin.

Menurut Ngabalin, tidak bagus jika mahasiswa punya karakter mudah mengancam, apalagi terhadap kepala negara.

Dia mengatakan, aspirasi atau pendapat bisa disampaikan dengan lebih baik tanpa perlu menggunakan ancaman terhadap siapa pun.

"Mulai sekarang mereka (mahasiswa) harus menyampaikan pendapat dengan baik, nggak usah main ancam. Itu bukan watak mahasiswa, kita pernah di jalan dan menjadi mahasiswa," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi demonstrasi di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (1/4/2022). Aksi ini diikuti oleh mahasiswa Trisakti, Universitas Indonesia, dan kampus lainnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan dua tuntutan, yakni penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Mahasiswa meminta Jokowi menyatakan sikap tegas terhadap kedua isu tersebut selambat-lambatnya dua hari setelah aksi atau 3 April 2022.

Jika tuntutan itu tak dipenuhi, aliansi mahasiswa berencana untuk menggelar aksi yang jauh lebih besar.