Cerita Apdesi Kubu Surtawijaya soal Jokowi, Luhut, dan Tito di Tengah Isu 3 Periode

Jumpa pers ini dihelat guna meluruskan isu yang beredar soal dukungan Apdesi untuk Presiden RI Joko Widodo kembali menjabat presiden untuk periode ketiga.

Isu ini mengemuka karena pada Silaturahim Nasional (Silatnas) yang digelar di Jakarta, Selasa (29/3/2022), teriakan-teriakan “Jokowi 3 periode” terlontar.

Ada pula pernyataan soal rencana deklarasi resmi mendukung Jokowi 3 periode hingga rencana membentangkan spanduk berisi pesan yang sama.

Dalam Silatnas tersebut, Jokowi sendiri hadir dan mendengarkan aspirasi para kepala desa. Selain Jokowi, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Kehadiran Luhut sempat jadi sorotan karena persoalan desa dianggap bukan domainnya. Terlebih, Luhut juga merupakan elite politik yang vokal dalam isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Cerita versi Ketua DPP Apdesi

Ketua DPP Apdesi Surtawijaya menceritakan asal-muasal Jokowi dan Luhut datang di acara tersebut.

Soal Luhut, kata Surta, ia memang menginginkan purnawirawan TNI itu hadir karena menyangkut program Apdesi terkait desa-desa di pantai.

“Di sana perlu ada pemikiran baru, infrastruktur baru. Saya ketemu beliau, yang pertama memastikan beliau hadir. Saya meyakinkan, dia datang atau tidak,” ucap Surta dalam jumpa pers.

“Kedua saya ketemu Pak Tito, saya juga meyakinkan, ‘Bapak hadir atau tidak?’. Karena saya empati saja, dia sakit kakinya. Saya bilang, ‘Tolong, Pak, bisa hadir, ini menyangkut masalah kegiatan’,” lanjutnya.

Apdesi juga mengeklaim bahwa persiapan cukup mendadak karena menyesuaikan dengan jadwal Jokowi.

Apdesi mengeklaim bahwa hajatan yang dihadiri sekitar 16.000 kepala desa se-Indonesia tersebut digelar menggunakan kas internal.

Surta menegaskan bahwa tidak pernah ada rencana mendukung Jokowi 3 periode dalam gelaran tersebut.

Dukungan yang terlontar dari mulut sejumlah kepala desa dalam Silatnas itu diklaim hanya aspirasi pribadi.

“Saya kan tidak tahu hatinya satu-satu. Kalau saya tahu hatinya, saya larang semua itu, karena tidak enak, jangan mencederai kegiatan yang panitia sudah lelah dan capek. Tidak ada satu pun menteri yang menyuruh, tidak satu pun sama sekali,” kata Surta.

“Rundwon acara bisa dilihat dari awal sampai akhir, tidak ada yang bercerita apalagi membahas itu,” imbuhnya.

Ia juga menjelaskan, Silatnas ini merupakan acara tahunan. Hanya saja, terakhir kali hajatan ini diselenggarakan pada 2019, karena pada 2020 dan 2021 pandemi Covid-19 mengganas.

Ia bersyukur karena tahun ini, Silatnas bisa kembali dihelat, bahkan menghadirkan menteri hingga presiden untuk mendengarkan secara langsung aspirasi para kepala desa.

“Kenapa saya buat Silatnas (2022), saya sudah lelah. Dari aksi damai saya di jalanan, pulang malam, ini tidak ada harapan bagi saya dan masyarakat desa atau kepala desa untuk bisa diakomodasi keinginannya,” ucap Surta.

Ada Luhut di balik Apdesi

Di sisi lain, Apdesi mengonfirmasi bahwa Luhut ada di struktural organisasi mereka sebagai Ketua Dewan Pembina DPP.

Sekretaris Jenderal DPP Apdesi Asep Anwar Sadat berujar, Luhut duduk di posisi tersebut sejak 19 September 2021.

Hari itu adalah hari pamungkas Musyawarah Nasional IV DPP Apdesi yang memenangkan Surta Wijaya sebagai ketua DPP.

Walaupun demikian, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi Asri Anas menyebutkan, Luhut dipilih sebagai ketua dewan pembina oleh para pengurus secara langsung.

“Pembina, MPO, itu orangnya ditentukan oleh pengurus, bukan melalui Munas. Pembina (adalah) tokoh-tokoh yang kita anggap peduli dengan desa,” kata Asri.

Asri mengeklaim, 50 persen program tentang desa justru bersinggungan dengan domain Luhut yang membawahi Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti pembangunan infrastruktur desa, desa wisata, hingga desa pesisir.

Ia mengakui bahwa Apdesi kerap berkomunikasi dengan Luhut.

“Mengenai alur berapa kali ketemu Pak Luhut, ya sering sekali. Apakah intens bertemu, intens. Silakan dicek sekali lagi, surat kita resmi, kalau mau ketemu beliau, surat audiensi kita resmi, ketemu beliau pun resmi. Kalau pun ada lewat telepon minta petunjuk, ya wajar, kan dewan pembina,” ujar Asri.

Sementara itu, Anwar membeberkan bahwa Luhut punya keistimewaan tersendiri dibandingkan pembina yang lain, yaitu cara berpikirnya yang praktis.

Keberadaan Luhut dianggap memudahkan koordinasi terkait kegiatan dan program DPP Apdesi serta realisasi atas aspirasi-aspirasi dari akar rumput.

“Tidak banyak teori. Ketika ada keluhan, langsung tancap gas, di mana masalahnya, langsung eksekusi. Orang desa itu seperti itu. Tidak mau bertele-tele tentang regulasi dan sebagainya, yang penting bisa dirasakan,” ucap Anwar selepas jumpa pers.

Tak tutup peluang deklarasi

Segala bantahan tadi bukan berarti DPP Apdesi menutup rapat peluang deklarasi mendukung Jokowi 3 periode, walaupun Surta, Asri, maupun Anwar sama-sama bersikeras bahwa wacana ini tak bersumber dari Luhut maupun elite lainnya.

“Isu tiga periode itu tidak ada arahan dari Pak Luhut. Bahkan jujur saja, kemarin itu rata-rata mau berteriak tiga periode, hanya yang melarang kita adalah Pak Luhut dan Mendagri,” ujar Asri.

Menurutnya, para kepala desa meminta Jokowi menjabat lagi sebagai presiden di periode berikutnya karena merasakan sejumlah manfaat selama masa kepemimpinan eks Wali Kota Solo itu.

“Logika teman-teman kepala desa ini sederhana. Masak saya jadi kepala desa bisa 3 periode, masak presiden tidak bisa? Persoalan apakah itu melekat di UU atau konstitusi itu bukan kami yang mengurusi,” kata Asri.

Kendati berdalih bahwa dukungan “Jokowi 3 periode” tersebut merupakan spontanitas sejumlah kepala desa, namun Apdesi rupanya merasa perlu untuk mengakomodasi “aspirasi” akar rumput itu.

“DPP Apdesi memandang bilamana konstitusi memungkinkan Bapak Presiden Joko Widodo mencalonkan lagi, maka tentu Apdesi dan kepala desa akan memberikan dukungan penuh kepada Bapak Joko Widodo,” kata Anwar.

Mengenai kemungkinan dilakukannya deklarasi dukungan secara resmi, lanjut Anwar, hal itu tergantung pada rapat koordinasi dengan DPD Apdesi se-Indonesia.

Pembahasan sikap itu akan diputuskan secepatnya dan apa pun keputusannya, seluruh unsur di Apdesi akan menyukseskan sikap tersebut setelah Idul Fitri.

“Sebab pandangan beberapa pengurus DPP dan DPD bahkan DPC se-Indonesia, ada yang meminta 3 periode masa jabatan sama dengan masa jabatan kepala desa 3 periode. Ada juga meminta pemilu ditunda guna konsolidasi bersama pasca-Covid,” tutur Anwar.

Apdesi mengeklaim bahwa aspirasi terhadap jabatan presiden 3 periode untuk Jokowi murni tanpa arahan pihak tertentu, melainkan bentuk timbal balik dari para kepala desa yang merasa diuntungkan oleh kebijakan Jokowi.