APDESI Versi Arifin Abdul Majid Keberatan Disangkutpautkan Dukungan 3 Periode Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah muncul dukungan usulan masa jabatan Presiden Joko Widodo selama tiga periode, terungkap bahwa terjadi dualisme dalam kepengurusan APDESI.

Hal itu diungkapkan oleh Arifin Abdul Majid yang mengeklaim merupakan Ketua Umum DPP APDESI.

Arifin menjelaskan, pihaknya merasa keberatan jika nama APDESI disangkutpautkan dengan dukungan untuk tiga periode masa jabatan Presiden Jokowi.

"Yang menjadi keberatan itu kebetulan kami kami patuh terhadap Undang-undang (UU). UU tentang ormas menyatakan bahwa setiap ormas yang di tingkat nasional harus terdaftar di Kemenkumham," ujar Arifin ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (30/3/2022).

Dia menjelaskan, organisasi APDESI yang diketahuinya memiliki kepanjangan sebagai Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia.

APDESI adalah organisasi yang beranggotakan kepala desa dan perangkat desa baik yang aktif maupun purna bakti di seluruh indonesia.

"Pada Munas APDESI tahun 2016 di Bandar Lampung terpilih Suhardi Buyung sebagai Ketua Umum dan mendapatkan pengesahan dari KemenkumHAM (Kementerian Hukum dan HAM) dengan Nomor AHU.0072972-AH.01.07 Tahun 2016," ungkapnya.

"Melanjutkan kepengurusan baru Munas APDESI digelar pada tanggal 18-20 Agustus 2021 di Jakarta dan terpilih Arifin Abdul Majid (Jawa Barat) sebagai ketua umum. Kemudian, Muksalmina (Aceh) sebagai Sekretaris Jenderal, dan Tasman (Sulawesi Tenggara) sebagai bendahara umum dan telah mendapatkan SK (surat keterangan) perubahan Nomor AHU-0001295AH.01.08 Tahun 2021," papar Arifin.

"Jadi nama APDESI itu punya kepanjangan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Dan kemungkinan besar itu tidak akan ada dua (organisasi)," tegasnya.

Arifin pun menegaskan, organisasi yang dipimpinnya ini tidak membicarakan sedikit pun soal politik.

Dia meminta agar nama APDESI tak dihubungkan dengan kegiatan politik.

"Pada kesimpulannya kami merasa keberatan karena APDESI kami tidak membicarakan sedikit pun soal politik," katanya.

"Kalau kemarin itu (kegiatan di Istora Senayan) adalah tentang politik. Kalau soal kegiatan lain-lain tidak apa-apa. Tapi jangan nama APDESI untuk itu (politik)," tambahnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya saat dijumpai media usai acara Silaturahmi Nasional APDESI 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

"Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga periode). Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan," ujarnya.

Surta menjelaskan, Presiden Jokowi sudah banyak mengabulkan permintaan para kepala desa.

Sehingga mereka menilai kepala negara peduli dengan desa.

"Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi tiga periode. Lanjutkan," tegasnya.

Surtawijaya pun mengungkapkan, sedianya dukungan itu akan dideklarasikan Selasa kemarin.

Akan tetapi rencana itu dilarang oleh para menteri yang hadir dan pasukan pengamanan presiden (paspampres).

"Tadinya mau hari ini. Dilarang sama semua. Saya capek dilarang sana-sini. Tapi saya maklum. Paspampres lebih parah saya di depan (dibilang), 'Jangan cerita ini'. Saya capek," tegasnya.

Lebih lanjut Surtawijaya mengatakan, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan agar Presiden Joko Widodo menjabat selama satu periode lagi.

Dia pun menegaskan para menteri termasuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tidak memberikan perintah.

"Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure kan, pure gini kepala desa jawara, intelektualnya banyak juga," ujar Surtawijaya.

Kemudian, beberapa menteri terkait seperti Mendagri Tito Karnavian maupun Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tidak memberikan pengarahan.

Surtawijaya menuturkan, baik Luhut maupun Tito justru melarang adanya pembicaraan yang mengarah kepada Jokowi tiga periode.

"(Pak Luhut) enggak ada. Dia melarang malah. Ketemu saja dilarang. Kamu jangan cerita-cerita begitu. Sudah saya enggak berani ngomong. Tadi saya udah mau teriak tiga periode. Dilarang semua," katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia beruntung mendapat Joko Widodo sebagai Presiden RI.

Luhut pun meminta masyarakat Indonesia berdoa agar suatu hari mendapat sosok presiden seperti Jokowi.

"Mencarikan seperti Pak Jokowi itu menurut hemat saya tidak mudah. Kita doakan saja satu ketika kita temukan presiden seperti Pak Jokowi," ujar Luhut.

"Saya mungkin salah satu yang paling banyak pengalaman dalam melihat percaturan ini. Bisa nyatakan kita beruntung dapat Pak Jokowi sebagai presiden RI," lanjutnya.