Ada Wacana Galang Dana, Anggota DPR: Timbul Persepsi Pemerintah Belum Siap Bangun IKN

Hal ini, karena, pernyataan itu berpotensi menimbulkan citra buruk rakyat terhadap pemerintah.

Menurut Guspardi, masyarakat akan berpikir bahwa pemerintah belum siap dalam menyiapkan anggaran pembangunan IKN.

"Itu tentu timbul persepsi rupanya negara pemerintah belum siap membangun IKN itu. Sehingga kita ngemis, meminta rakyat untuk secara bersama membangun, mengeluarkan kocek sakunya dalam rangka membangun IKN," kata Guspardi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/3/2022).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, pernyataan Bambang justru bertolak belakang dengan klaim pemerintah bahwa pendanaan untuk IKN sudah siap.

Klaim itu bahkan disebut Guspardi, sudah disampaikan di depan mata anggota dan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) IKN DPR.

Sehingga, pada akhirnya DPR pun menyetujui Rancangan Undang-Undang IKN menjadi Undang-undang.

"Sekarang tiba-tiba muncul ide dari kepala otorita, Bambang meminta mengimbau masyarakat untuk ini (urun dana). Ini adalah sesuatu yang kontraproduktif, penilaian saya," ujarnya.

Lebih lanjut, Guspardi meminta Bambang memikirkan respons masyarakat jika mengeluarkan pernyataan yang demikian.

"Pak Bambang, menyampaikan sesuatu itu harus berpikir lebih jernih, lebih hati-hati terhadap sesuatu yang akan menimbulkan dampak yang kurang bagus terhadap bangsa dan negara," kata Guspardi.

Dia menilai, respons masyarakat terhadap pernyataan Bambang justru akan negatif. Ditambah, masyarakat saat ini tengah dalam kondisi sulit perekonomiannya akibat pandemi Covid-19.

Maka, seharusnya Bambang memikirkan kondisi masyarakat, sebelum melontarkan pernyataan yang berpotensi polemik.

"Oleh karena itu apakah pas untuk mengimbau masyarakat untuk urun dalam mengeluarkan koceknya untuk pembangunan IKN," jelasnya.

"Pasti masyarakat lebih mementingkan pribadinya, kebutuhan kesehariannya dan lain sebagainya. Ketimbang hal-hal yang disampaikan oleh kepala otorita ini," sambung dia.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dalam wawancara dengan Harian Kompas, Sabtu (19/3/2022), menyebut sumber dana pembangunan IKN bisa dari mana saja, termasuk crowdfunding.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah meminta proses pembangunan IKN Nusantara bisa fleksibel dan lincah untuk mendapatkan skema pendanaan.

Pasalnya, porsi pembangunan IKN dengan menggunaan pembiayaan APBN hanya berkisar 20 persen dari total anggaran pembangunan sebesar Rp 466 triliun.