Salin Artikel

Polri Sebut 98 Persen Anggaran Belanjanya Digunakan untuk Produk Dalam Negeri

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo, Jumat (25/3/2022) yang menyebut seragam dan sepatu TNI-Polri impor.

“Sebagian besar belanja barang-barang Polri menggunakan produk dalam negeri, sampai 98 persen,” jelas Dedi dalam keterangannya, Senin (28/3/2022).

Dedi menyebut, Polri sudah menjalankan ketentuan dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) terkait penggunaan anggaran 40 persen belanja produksi dalam negeri.

“Polri sudah melampaui itu,” ucapnya.

Sementara itu 2 persen anggaran Polri, lanjut Dedi, dipakai untuk membeli perlengkapan yang belum diproduksi dari dalam negeri.

“Yang dibeli dari luar negeri hanya 2 persen (untuk perlengkapan) yang belum diproduksi di dalam negeri yaitu peralatan jibom (penjinak bom),” kata dia.

“Baju bom itu standar keamanan tinggi dan itu kan pengadaannya untuk Gegana yang ada di Mabes Polri dan 34 provinsi di Polda,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyinggung sejumlah kementerian dan lembaga yang masih melakukan impor untuk kegiatan operasionalnya.

Selain TNI dan Polri, Jokowi pun menyinggung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Syafrul Yasin Limpo, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Jokowi meminta agar Budi tak melulu impor alat kesehatan, pun Syahfrul diingatkan karena banyak traktor produksi luar negeri.

Sementara itu Jokowi mempertanyakan Kemendikbud Ristek yang hanya menghabiskan dana Rp 2 triliun dari total anggarannya untuk belanja produk dalam negeri.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/28/20104931/polri-sebut-98-persen-anggaran-belanjanya-digunakan-untuk-produk-dalam

Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke