Mardani PKS Soroti Pejabat yang Angkat Wacana Tunda Pemilu tapi Tak Jelaskan Konstitusi Sudah Atur 5 Tahun Sekali

Anggota Komisi II DPR itu berpendapat, elite yang mengangkat wacana penundaan pemilu itu tidak berkaca pada aturan konstitusi.

Padahal, imbuh dia, aturan konstitusi jelas mengatur soal masa jabatan presiden maksimal dua periode dan diadakan 5 tahun sekali.

"Mengangkat wacana penundaan (pemilu) tanpa menjelaskan bahwa konstitusi tegas punya aturan pemilu dilaksanakan tiap lima tahun sekali, sebuah pelecehan pada konstitusi," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/3/2022).

Konstitusi, ditegaskannya, tidak mengatur adanya penundaan pemilu.

Oleh karena itu, Mardani mengingatkan semua pihak untuk menjaga dan taat pada konstitusi.

Menurutnya, apabila pihak pengusung pemilu ditunda ingin amendemen konstitusi, maka perlu diberikan alasan yang jelas.

"Kita semua harus taat dan menjaga konstitusi. Jika ingin (UUD 1945) diamendemen, jelaskan alasan dan urgensinya," jelasnya.

Mardani mengingatkan bahwa keputusan terhadap amendemen ada di tangan rakyat.

Hal itu diminta agar menjadi pedoman bagi elite pengusung penundaan pemilu untuk taat pada konstitusi.

"Rakyat yang akan menentukan ide dan gagasan itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan alasan mengapa Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya.

"Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Luhut mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024.

Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," ujarnya.

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.

"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itu lah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," tuturnya.