Salin Artikel

Pimpinan Komisi II Sebut Pembahasan Anggaran Pemilu 2024 Digelar Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Dilantik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengungkapkan, rapat pembahasan anggaran Pemilu 2024 akan dilaksanakan bersama dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah resmi dilantik.

Menurutnya, rapat itu akan digelar di Komisi II menunggu pelantikan yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya, itu akan kita lakukan setelah pelantikan KPU dan Bawaslu yang baru," kata Junimart di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Politisi PDI-P itu mengeklaim, rapat tersebut juga tidak akan berdekatan dengan tahapan awal Pemilu.

Diketahui, tahapan awal Pemilu direncanakan berlangsung pada Juni 2022.

"Enggak, karena tahap awal itu kan diperkirakan dimulai pada Juni tahun ini. Sedangkan berakhirnya (jabatan anggota KPU dan Bawaslu sekarang) pada 11 April," jelasnya.

Oleh karena itu, Junimart berharap Presiden Jokowi segera bisa melantik komisioner KPU-Bawaslu.

Ia pun berharap, pelantikan dilakukan paling lambat akhir Maret 2022.

"Kita harapkan presiden sudah bisa melantik pada akhir bulan ini biar efektivitas bisa berjalan lancar," katanya.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan, pihaknya akan tetap patuh pada kesepakatan antara pemerintah, penyelenggara pemilihan umum (pemilu), dan DPR terkait jadwal pelaksanaan Pemilu 2024, yaitu pada14 Februari tahun itu.

"Saya kira enggak ada alasan untuk menunda pemilu. Pemilu itu kan sudah disepakati, pemerintah sudah menyepakati dengan DPR, tanggal, bulannya sudah disepakati, kemudian pilkada juga sudah disepakati," kata Wakil Ketua Banggar, Syarif Alkadrie, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/3/2022).

Banggar belum menyepakati jumlah alokasi anggaran untuk Pemilu 2024. Menurut dia, hal ini terjadi karena anggaran pemilu memang masih perlu dibahas di Komisi II DPR sebagai mitra kerja KPU.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/12191061/pimpinan-komisi-ii-sebut-pembahasan-anggaran-pemilu-2024-digelar-setelah

Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke