Desak Wacana Penundaan Pemilu Dihentikan, Amien Rais: Kalau Hanya Diam, Kita Bunuh Diri Nasional

Menurut dia, jika tidak ada yang bergerak untuk menghentikan, sama saja semua pihak mengizinkan terwujudnya penundaan pemilu.

"Kalau kita hanya diam, kita telah melakukan sebuah bunuh diri nasional," kata Amien dalam diskusi virtual DPD bertajuk "Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa Indonesia", Senin (14/3/2022).

Mantan Ketua MPR itu menolak keras wacana penundaan pemilu yang disuarakan sejumlah petinggi partai politik koalisi dan pejabat pemerintah.

Menurut dia, isu tersebut perlu ditolak lantaran merupakan penghinaan terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Di samping itu menghina konstitusi, tapi juga merupakan makar juga terhadap konstitusi. Tapi, lepas dari itu, juga betul menghina kecerdasan akal manusia sehat," kritik Amien.

Lebih lanjut, Amien mengaku khawatir isu penundaan pemilu ini dapat terwujud.

Hal ini karena, dia menilai, DPR dan MPR kini seolah tunduk pada keinginan pemerintah.

"Hampir semua anggotanya (MPR, DPR) menjadi Yes Man dan Yes Woman pada apa saja yang diinginkan Pak Jokowi. Rezim Jokowi berhasil melakukan political buying yang nyaris sempurna," imbuhnya.

Kondisi itu membuat Amien berpandangan hanya DPD yang saat ini menjadi harapan untuk menolak dan menghentikan wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan.

Untuk itu, dia meminta Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menjadikan DPD sebagai penyeimbang.

"DPD masih merupakan harapan kita. Jadi counter balance dari tetangga sebelah itu yang semuanya, sebagian besar sudah menjadi Yes Man Yes Woman," tutur Amien.

"Wanti-wanti saya ini harus dihentikan, kalau nekat saja sesungguhnya kita mengizinkan," pungkasnya.

Diketahui bersama, hingga kini wacana penundaan pemilu terus bergulir.

Wacana ini disuarakan pertama kali oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Muhaimin mengatakan, pemilu ditunda untuk menjaga stabilitas ekonomi pada 2024.

Wacana itu pun didukung oleh dua ketua umum partai politik, yaitu Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.