Gugat Tindak Lanjut TWK ke PTUN, Novel Baswedan: Ada Perbuatan Sewenang-wenang oleh Pimpinan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menghadiri sidang perdana gugatan terhadap Presiden Joko Widodo, lima pimpinan KPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Adapun gugatan itu dilakukan terkait dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI atas tindak lanjut tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Gugatan dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT itu diajukan para mantan pegawai KPK pada 1 Maret 2022.

"Poinnya yang menjadi penting terkait apa yang kami lakukan sekarang ini kepada pimpinan KPK dan lain-lain, karena ada perbuatan kesewenang-wenangan, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan terang-teranganan oleh pimpinan KPK," ujar Novel ditemui di Gedung PTUN, Jakarta Timur, Kamis (10/3/2022).

Menurut Novel, pimpinan KPK telah melakukan pelanggaran hukum dengan memberhentikan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK.

Padahal, berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI, terdapat malaadministrasi dalam proses alih status pegawai KPK tersebut.

Selain itu, berdasarkan hasil penyelidikan, Komnas HAM menyatakan ada 11 bentuk dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK.

"Walaupun telah ada pemeriksaan yang detail dilakukan oleh Ombudsman dan Komnas HAM tapi kemudian itu semua diabaikan," papar Novel.

Novel yang kini bekerja sebagai ASN Polri itu berpendapat, pengabaian terhadap rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM bukan hanya berdampak terhadap eks pegawai KPK.

Namun, juga berpotensi membuat kerusakan lebih besar lagi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dengan menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik.

"Sebagaimana yang pernah kami sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa upaya TWK ini adalah bagian dari menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK," ujar Novel.

"Tentunya ini penting saya garisbawahi agar juga tetap diingat oleh publik, upaya menyingkirkan ini bertolak belakang dengan tujuan upaya untuk memberantas korupsi yang baik," tuturnya.

Dalam gugatannya, eks pegawai KPK meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Malaadministrasi pada Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Mereka juga meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi Komnas HAM tentang Hasil Pemantauan dan Penyelidikan atas Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Asesmen TWK Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.

PTUN juga diminta menghukum para tergugat untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 dan Rekomendasi Komnas HAM.

Tak hanya itu, para mantan pegawai KPK itu juga meminta PTUN Jakarta menghukum para tergugat untuk merehabilitasi nama baik para penggugat.