Sekum Muhammadiyah: "Legacy" Pemimpin Tak Diukur dari Lamanya Memimpin

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, legacy atau warisan yang ditinggalkan seorang pemimpin tidak diukur dari lama tidaknya waktu seseorang memimpin.

Menurut dia, banyak pemimpin di dunia yang dapat meninggalkan warisan luar biasa bagi negaranya meski memimpin dalam waktu yang singkat.

"Kalau kita ingin bicara mengenai legacy, sekali lagi, legacy itu tidak bisa diukur dari panjangnya waktu seorang memimpin, banyak pemimpin dalam waktu singkat tapi dia meninggalkan legacy yang luar biasa untuk negara," kata Mu'ti dalam webinar yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Rabu (9/3/2022).

Mu'ti megnatakan, tidak sedikit pula pemimpin di dunia yang dengan senang hati meninggalkan jabatannya ketika berada di puncak popularitas.

Ia mencontohkan, Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang turun dari jabatannya saat di puncak popularitas setelah mengangkat ekonomi Amerika yang sempat ambruk.

"Tenang-tenang saja, tidak perlu ada yang dia sembunyikan, tidak perlu khawatir ada misalnya KPK yang mengawasi dia karena dia tidak melakukan korupsi, dia tidak melakukan pelanggaran HAM, dan dia melalukan yang terbaik untuk masyarakat Amerika yang dipimpinnya," ujar Mu'ti.

Namun, Mu'ti berpandangan, sebagian pemimpin di Indonesia justru tidak seperti itu.

"Ketika memimpin itu hebat luar biasa, begitu turun satu per satu masalahnya terbuka, ini menurut saya sudah bukan legacy yang baik," kata dia.

Ia pun menilai penundaan Pemilihan Umum 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden akan menjadi warisan yang tidak baik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo jika direalisasikan.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemimpin untuk meninggalkan warisan yang baik dan memberi teladan bagi generasi muda Indonesia.

"Jangan sampai bangsa kita ini, terutama generasi muda ini, mempelajari sejarah yang tidak baik dari para pemimpinnya dan kemudian sejarah kita ini harus dikoreksi berkali-kali hanya untuk menyelamatkan seseorang yang mungkin orang itu sedang berkuasa atau sedang turun dari kekuasaan," ujar Mu'ti.

Adapun wacana menunda Pemilu 2024 dikemukakan oleh tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Sementara partai lainnya yakni PDI-P, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan, tegas menolak wacana itu.

Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan bahwa konstitusi harus ditaati meskipun ia tidak mempersoalkan munculnya wacana tersebut sebagai bagian dari demokrasi.

”Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (4/3/2022), dikutip dari Kompas.id.

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” imbuh Jokowi.