Salin Artikel

Tes Covid-19 Tak Lagi Jadi Syarat Perjalanan, Politisi Demokrat: Kebutuhan Ekonomi

Sebab, belum ada pernyataan resmi dari WHO hingga kini terkait prediksi pandemi berubah menjadi endemi.

Aliyah menduga pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk mengatasi persoalan ekonomi.

"Secara tidak langsung memang memulihkan ekonomi. Kebijakan ini karena kebutuhan ekonomi. Jadi ya harus dimaklumi lah. Karena ekonomi juga anjlok loh," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Di sisi lain, Aliyah melihat kebijakan tanpa tes Covid-19 sebagai syarat pelaku perjalanan juga sudah diterapkan di beberapa negara lainnya.

Negara-negara tersebut, kata dia, juga membuat kebijakan menghapus tes Covid-19 sebagai syarat perjalanan lantaran alasan ekonomi.

"Kita juga harus melihat dari segi perekonomian, dan memang dalam masa pandemi ini harus kita akui keterpurukan ekonomi memang sangat sangat miris," imbuh Aliyah.

Aliyah mengaku setuju dengan kebijakan pemerintah menghapus syarat tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan domestik. Hanya saja, perlu diawasi dalam pelaksanaannya.

Dia menyarankan beberapa hal agar kasus Covid-19 tidak kembali melonjak, jika tidak ada lagi syarat tes bagi pelaku perjalanan domestik.

Pertama, masyarakat atau pelaku perjalanan tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni penggunaan masker dan mencuci tangan.

Kemudian, harus diperhatikan bahwa mereka yang tidak perlu tes Covid-19 adalah mereka yang sudah divaksinasi dosis dua.


"Artinya harus menjadi perhatian bahwa kalau ada orang atau beberapa orang yang punya Komorbid dan tidak melakukan vaksinasi, itu yang tetap harus jadi persyaratan melakukan tes PCR atau antigen untuk perjalanan," ucap dia.

Diketahui, pemerintah telah menghapus syarat tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan domestik. Namun dengan syarat, pelaku perjalanan sudah melakukan vaksinasi sebanyak dua dosis.

Menurut ahli epidemiologi Indonesia dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, vaksinasi tidak dapat menggantikan fungsi testing Covid-19.

“Dunia sudah memiliki vaksin (Covid-19), tapi itu tidak berarti kita berhenti dalam upaya untuk melihat di mana virus itu berada sehingga kita dapat beradaptasi dengan cepat jika dan ketika varian atau gelombang baru merebak,” jelasnya pada Kompas.com, Senin (7/3/2022).

Menurut Dicky, testing Covid-19 penting tetap dilakukan untuk melihat kondisi penyebaran virus corona.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/15260791/tes-covid-19-tak-lagi-jadi-syarat-perjalanan-politisi-demokrat-kebutuhan

Terkini Lainnya

Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke