Salin Artikel

Soal Wacana Penundaan Pemilu, Pengamat Nilai Ada Pihak yang Ingin 'Lestarikan' Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai, ada pihak yang memiliki kepentingan tertentu sehingga memunculkan wacana pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar ditunda.

Dalam hal ini, Ari berpandangan pihak-pihak tersebut tengah berusaha agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus memimpin melebihi masa jabatannya hingga 2024.

"Intinya adalah, ada 'kelompok elite' yang memang ingin bagaimana melestarikan Jokowi. Jadi ini adalah kondisi psikologis yang sedang terjadi," kata Ari dalam diskusi virtual PP GMPI bertemakan "Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?" Selasa (1/3/2022).

Ari kemudian mengungkapkan bahwa keinginan menunda pemilu erat kaitannya dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Dia mengatakan, isu perpanjangan masa jabatan kerap kali bersandingan dengan isu presiden tiga periode. Kedua isu itu juga disebut tidak baru saja muncul, melainkan sudah setahun ke belakang.

"Wacana penundaan pemilu ini muncul secara paralel dengan isu-isu lain. Misalnya itu presiden tiga periode, lalu ada perpanjangan masa jabatan presiden. Itu sudah muncul dulu, dan isu-isu sejenis," jelasnya.

Bahkan, lanjut dia, ada pula kelompok yang memasangkan Jokowi dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Padahal, menurut Ari, wacana duet itu saja sudah satu suara dengan isu penundaan pemilu.

Ia pun berpendapat bahwa wacana ini digelorakan oleh para elite yang tengah berkuasa.

Dia dapat memastikan bahwa usulan tersebut tidak muncul dari kalangan oposisi pemerintah. Sebaliknya, dia menilai usulan itu bermunculan dari para elite politik yang nyaman di kekuasaannya saat ini.

Ari pun sedikit menyinggung pernyataan ketiga ketua umum partai politik koalisi pemerintah, yakni Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menyuarakan pemilu 2024 ditunda.

"Yang jelas, tiga orang ketum adalah dari partai pemerintah dan 1 orang menteri bahkan Menko Perekonomian juga menangkap sinyal soal aspirasi dari petani. Nah, petani yang mana itu yang jadi pertanyaan. Jadi, ada godaan untuk terus berkuasa, mempertahankan durasi kekuasaan," ungkapnya.

Diketahui bersama, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.

Kemudian, Airlangga Hartarto mengaku, dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/01/17472011/soal-wacana-penundaan-pemilu-pengamat-nilai-ada-pihak-yang-ingin-lestarikan

Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke