4 Titik Masuk Indonesia Terapkan Sistem Bubble untuk Karantina WNI-WNA

Dalam SE terbaru itu dijelaskan mengenai sistem bubble yang diterapkan di empat titik masuk Indonesia untuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) baik warga negera Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

Berdasarkan SE itu, aturan mengenai sistem bubble tersebut berbunyi "PPLN yang memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri sebagaimana dimaksud, yakni Bandara Zainuddin Abdul Madjid-NTB, Tanjung Benoa-Bali, Batam-Kepulauan Riau dan Bintan-Kepulauan Riau hanya dapat masuk ke wilayah Indonesia dengan mekanisme sistem bubble".

Hal ini sebagaimana diatur dalam SE Satgas Penanganan Covid-19 tentang sistem bubble terkait yang berlaku.

Adapun pengertian sistem bubble yang dijelaskan dalam SE ini adalah sistem koridor perjalanan yang bertujuan untuk membagi peserta ke dalam kelompok (bubble) yang berbeda.

Caranya dengan memisahkan peserta atau seseorang yang memiliki risiko terpapar Covid-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) dengan masyarakat umum.

Selain itu disertai dengan pembatasan interaksi hanya kepada orang di dalam satu kelompok (bubble) yang sama dan penerapan prinsip karantina untuk meminimalisir risiko penyebaran Covid-19.

Selain itu, dalam SE Nomor 7 itu juga ditegaskan mengenai durasi masa karantina bagi WNA dan WNI yang berstatus PPLN.

Rinciannya, pada saat kedatangan dilakukan tes ulang RT-PCR bagi PPLN dan diwajibkan menjalani karantina terpusat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, karantina selama 7 x 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin Covid-19 dosis pertama.

Kedua, karantina selama 5 x 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua.

Ketiga, karantina selama 3 x 24 jam bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga.

Keempat, bagi pelaku perjalanan luar negeri usia di bawah 18 tahun atau yang berusia di bawah 18 tahun dan membutuhkan perlindungan khusus, maka durasi karantina mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada orangtua atau pengasuh/pendamping perjalanannya.

Kemudian, kewajiban dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Bagi WNI, yaitu pekerja migran Indonesia (PMI); pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri, pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri atau perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional menjalani karantina terpusat dengan biaya ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri.

ii. Bagi WNI di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada angka i menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung mandiri

iii. Bagi WNA diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung mandiri.