Salin Artikel

Rekomendasi YLKI untuk Pemerintah dan Masyarakat soal Langkanya Minyak Goreng

Masing-masing rekomendasi ini ditujukan YLKI kepada tiga pihak, yakni pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

"Untuk pemerintah, agar lebih memperhatikan lagi kuota kebutuhan dalam negeri dan juga pasokan pemerataan distribusi minyak goreng bersubsidi untuk masyarakat," kata peneliti YLKI Niti Emiliana dalam konferensi pers, Jumat (11/2/2022).

Bukan tanpa alasan, YLKI menemukan kejanggalan di mana minyak goreng justru mengalami kelangkaan di pasar, padahal pemerintah telah menurunkan minyak goreng subsidi menjadi Rp 14.000 per liter.

"Sangat menyulitkan masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, YLKI juga masih menemukan harga minyak goreng yang tidak sesuai dengan harga subsidi yang ditetapkan pemerintah.

Untuk itu, pemerintah juga diminta lebih memperhatikan kembali pengaturan harga pasaran minyak goreng di masyarakat agar tidak terlalu tinggi.

"Sementara itu, untuk konsumen disarankan agar lebih bersabar dan menghemat dalam penggunaan minyak goreng. Sehingga tidak terjadi panic buying," lanjut Niti.

Niti menjelaskan, pihaknya telah melakukan wawancara kepada konsumen dari Balai Perempuan Disabilitas Koalisi Perempuan Indonesia terkait kelangkaan minyak goreng.

Dalam wawancara yang dilakukan pada 4 Februari 2022, YLKI menemukan bahwa minyak goreng subsidi justru diborong oleh konsumen yang berpendapatan tinggi.

"Kalaupun ada minyak subsidi, saat mau beli sudah habis. Orang yang punya uang jangan beli lebih dari satu. Jadi keborong sama orang yang punya uang. Akhirnya beli yang curah karena sulit mendapatkan yang subsidi," ungkap Niti.

Terakhir, YLKI merekomendasikan kepada para pelaku usaha untuk lebih tegas lagi dalam menerapkan kebijakan pada konsumen terkait pembatasan pembelian minyak goreng.

Untuk produsen, YLKI berharap dapat lebih memproduksi minyak dengan jumlah yang cukup untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Sebab, Indonesia sendiri saat ini berstatus sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Lantas, mengapa harga minyak goreng justru melambung tinggi?," kata Niti.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/18224341/rekomendasi-ylki-untuk-pemerintah-dan-masyarakat-soal-langkanya-minyak

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke