Pendekatan Dialogis Diharapkan Jadi Kunci Penyelesaian di Wadas

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparat kepolisian perlu melakukan pendekatan dialogis dalam menghadapi masyarakat yang melakukan unjuk rasa, seperti yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Tindakan represif yang berujung pada penangkapan 64 warga yang diduga melakukan tindakan provokatif, seharusnya dapat dihindari apabila polisi dapat mengedapankan cara-cara persuasif dan dialogis dalam mengamankan kegiatan yang hendak dilakukan.

Terlebih, dalam kegiatan yang berlangsung di Wadas, polisi sebenarnya ditugaskan untuk mengamankan kegiatan pengukuran lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Wadas, yang menjadi proyek strategis nasional itu.

"Kami tentunya prihatin terhadap masalah tersebut. Kami imbau aparat kepolisian untuk mengedapankan langkah persuasif dan humanis," ucap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2022).

"Kita minta kepada pemerintah untuk melakukan dialog-dialog sehingga kemudian tidak terjadi konflik yang merugikan semua pihak," imbuhnya.

Senada, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar berharap agar jangan ada lagi situasi panas yang terjadi di lapangan, sehingga memungkinkan terjadinya bentrok antara warga dan aparat yang bertugas.

"Saya sudah WA (WhatsApp) Pak Kapolri untuk dilakukan dengan mengedepankan penyadaran dan dialog kepada warga yang masih menolak," kata Muhaimin.

Sementara itu, anggota Komisi III Taufik Basari mengatakan, polisi seharusnya dapat menjaga warga agar dapat merasa aman dan tidak diliputi rasa takut. Upaya represif yang dilakukan aparat keamanan yang bertugas justru dinilai tidak sejalan dengan program Presisi yang diusung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Karena itu dialog dan langkah persuasif yang harusnya dikedepankan," ujar Taufik.

Ia pun berharap agar polisi dapat melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas di lapangan serta memulihkan keadaan.

Upaya membangun dialog, di sisi lain, juga diserukan oleh Wakil Ketua Komisi V Muhammad Arwani Thomafi. Menurut dia, pendekatan dialogis harus terus dilakukan pemerintah di dalam setiap pembangunan proyek infrastruktur.

"Pada prinsipnya, setiap pembangunan proyek infrastruktur harus mengedepankan dialog secara inklusif dengan seluruh stakeholder, termasuk warga masyarakat," kata Arwani saat dihubungi.

Bukan tanpa alasan, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu melihat, peristiwa di Wadas justru dapat menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan proyek infrastruktur nasional.

Sebab, ia menilai penangkapan dan intimidasi polisi menjadi gambaran bahwa pendekatan humanis tak dikedepankan.

"Kami menyerukan kepada semua pihak untuk mengedepankan dialog dan menghindari tindakan represif," tegasnya.