Salin Artikel

YLBHI Sebut Dialog antara Ganjar dan Warga Wadas Belum Pernah Terjadi

Kepala Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Zainal Arifin menjelaskan, masyarakat sempat diundang oleh Ganjar untuk melakukan dialog pada awal Januari lalu.

Namun, permintaan itu ditolak oleh warga Wadas karena sejumlah alasan.

“Pertama, surat undangan itu sampai pada warga secara mendadak. Misalnya besok ketemu, sore ini surat baru sampai,” tutur Zainal kepada Kompas.com, Rabu (9/2/2022).

Alasan kedua, lanjut Zainal, proses dialog dilakukan di sebuah hotel di Semarang, bukan di kantor gubernur atau kantor pemerintahan.

Zainal menuturkan, warga Wadas kemudian menolak undangan itu.

Karena tak ingin dianggap telah membangkang atau menyia-nyiakan kesempatan berdialog dengan Ganjar, warga kemudian mengirimkan surat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Isi surat itu pada intinya masyarakat siap ketemu, bahkan justru mengundang Ganjar dan para pihak berdialog di Wadas. Tapi, Ganjar tidak datang,” jelasnya.

Diketahui hari ini Ganjar mendatangi Desa Wadas dan meminta maaf kepada masyarakat.

Ia juga menjelaskan rencana pembangunan Bendungan Bener dan meminta masyarakat mengutamakan proses musyawarah.

“Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rembugan semuanya, nanti panjenengan yang sudah mendapat ganti rugi uangnya jangan dipakai sembarangan, untuk beli tanah atau rumah pengganti,” kata Ganjar.

Ganjar mengaku prihatin dengan kejadian penangkapan warga Wadas oleh aparat kepolisian pada Selasa (8/2/2022).

Ia menegaskan telah meminta para warga untuk dilepas.

Di sisi lain, Ganjar mengeklaim membuka ruang dialog dengan warga Wadas.

Upaya itu pernah dilakukan dengan meminta bantuan Komnas HAM sebagai pihak yang netral. Namun, hanya masyarakat yang setuju yang hadir pada dialog itu.

“Karena Komnas HAM menjadi institusi netral untuk menjembatani. Kami minta mereka yang setuju dan belum setuju dihadirkan, tapi kemarin saat dilakukan dialog, pihak yang belum setuju tidak hadir,” imbuhnya.

Adapun YLBHI merupakan salah satu lembaga yang aktif memberi bantuan dan pendampingan hukum kepada warga Wadas.

Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP kemarin memasuki Desa Wadas untuk memberi pengawalan pada pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang hendak melakukan pengukuran lahan.

Pengukuran itu terkait rencana pemerinrah untuk menggunakan Desa Wadas sebagai tempat penambangan bahan material untuk pembangunan Bendungan Bener.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/15481101/ylbhi-sebut-dialog-antara-ganjar-dan-warga-wadas-belum-pernah-terjadi

Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke