Kepada Komnas HAM, Bupati Langkat Akui Ada Penghuni Kerangkeng yang Meninggal

Hal itu, disampaikan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara usai melakukan pemeriksaan terhadap Terbit, yang juga tersangka KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Kami mendapatkan informasi terkait sejarah kerangkeng yang ada, metode pembinaan yang dilakukan oleh tim yang mengelola kerangkeng itu sehari-hari, termasuk juga mengkonfirmasi ada yang meninggal apa tidak," ujar Beka kepada awak media, Senin (7/2/2022).

"Dan memang terkonfirmasi ada yang meninggal dalam kerangkeng tersebut," kata Beka melanjutkan.

Namun, Beka tidak menjelaskan secara terperinci berapa jumlah penghuni meninggal yang dikonfirmasi terhadap Terbit.

Ia menuturkan, Komnas HAM juga menanyakan berbagai macam standard operating procedure (SOP) dalam penanganan terhadap penghuni kerangkeng tersebut.

"Yang lain bagaimana posisi yang ada sebelum Pak Terbit jadi Bupati maupun ketika Pak Terbit jadi Bupati dari 2019. Kira kira itu poin-poin yang kami konfirmasi," jelas Beka.

Dugaan mengenai perbudakan mencuat setelah Migrant Care menerima laporan mengenai kerangkeng manusia serupa penjara (dengan besi dan gembok) di dalam rumah bupati tersebut.

"Kerangkeng penjara itu digunakan untuk menampung pekerja mereka setelah mereka bekerja. Dijadikan kerangkeng untuk para pekerja sawit di ladangnya," ujar Ketua Migrant Care Anis Hidayah kepada wartawan, Senin (24/1/2022).

"Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja setelah mereka bekerja," tambahnya.

Sementara, Terbit mengaku kerangkeng tersebut digunakan sebagai panti rehabilitasi narkoba yang telah melakukan pembinaan kepada ribuan orang.

Mengutip pernyataan Terbit Perangin-angin di channel YouTube Info Langkat yang diposting pada 27 Maret 2021, kerangkeng panti rehabilitasi itu sudah ada selama 10 tahun.

"Kalau sudah lebih dari 10 tahun itu, kurang lebih pasien yang sudah kami bina itu 2-3 ribu orang yang sudah keluar dari sini," kata Terbit.