Salin Artikel

Kemenkes: BOR RS Rujukan Covid-19 Nasional 17 Persen, Jakarta Tertinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, saat ini keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit di tingkat nasional 17 persen.

"Batas BOR itu 60 persen, dan BOR RS di tingkat nasional saat ini 17 persen," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi melalui pesan singkat, Kamis (3/2/2022).

Adapun berdasarkan dashboard keterisian tempat tidur RS Covid-19 di laman resmi Kemenkes RI per 2 Februari, total ketersediaan tempat tidur atau BOR rumah sakit di tingkat nasional saat ini 17 persen.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan BOR RS tertinggi yakni 58 persen. Kemudian, disusul provinsi lain yaitu Banten (30 persen), Bali (26 persen), Jawa Barat (22 persen) dan DI Yogyakarta (11 persen).

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, keterisian tempat tidur atau BOR rumah sakit rujukkan Covid-19 meningkat seiring dengan kenaikan kasus Covid-19.

Ia mengatakan, rata-rata BOR RS di tingkat nasional 13,89 persen. DKI Jakarta menjadi penyumbang tertinggi pasien yaitu 52 persen.

"Rata-rata BOR rumah sakit rujukan di tingkat nasional sebesar 13,89 persen dengan DKI Jakarta sebagai penyumbang tertinggi yaitu mencapai 52 persen, disusul Banten 22 persen dan Jawa Barat 16 persen," kata Wiku dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (2/2/2022).

Wiku mengatakan, saat ini, sebanyak 30 provinsi di Indonesia masih mempertahankan BOR RS di bawah 10 persen.

Ia juga mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pemerintah meningkatkan jumlah tempat tidur perawatan mencapai 10.996 untuk ruang isolasi dan ICU.

"Angka ini dapat dioptimalkan dengan mengkonversikan hingga 40 kali dan kebutuhannya bertambah di kemudian hari," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/22120941/kemenkes-bor-rs-rujukan-covid-19-nasional-17-persen-jakarta-tertinggi

Terkini Lainnya

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Nasional
Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Nasional
Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Nasional
POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Nasional
BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

Nasional
Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati 'Dikawal' Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati "Dikawal" Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Nasional
Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Nasional
Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Nasional
Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke