Salin Artikel

Ancaman Polisi ke Mafia Karantina yang Buat Gusar Jokowi Hingga Sandiaga Uno

Sebenarnya, modus-modus pelanggaran karatina banyak ditemukan selama pandemi Covid-19. Namun yang terbaru, kasus mafia karantina diungkap oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Lewat media sosialnya, Sandiaga mengungkap mendapat laporan dari Warga Negara (WN) Ukraina yang dinyatakan positif Covid-19 bersama putrinya di hari terakhir karantina.

Warga Ukraina ini menjalani karantina di sebuah hotel di Jakarta, dalam rencananya untuk liburan ke Bali. WNA tersebut merasa curiga karena saat hendak tes PCR ulang, ia hanya diperbolehkan melakukan tes di pihak yang telah disiapkan hotel.

Kecurigaan penipuan semakin menjadi karena ia justru diberikan tawaran perpanjangan karantina dengan biaya besar. Akhirnya WN Ukranina itu mengadu ke Sandiaga Uno.

Mendapat laporan itu, Sandiaga lalu menginstruksikan jajaran Kemenparekraf untuk membantu sang wisatawan. Dan setelah diperbolehkan tes PCR ulang di tempat lain, WN Ukraina tersebut dan putrinya dinyatakan negatif Covid-19.

Sandiaga pun geram mengetahui adanya praktik kecurangan yang dilakukan pihak penyedia layanan karantina. Ia menyatakan tak segan untuk menindak tegas pihak-pihak yang berlaku curang dan mencoba memanfaatkan situasi pandemi untuk mendapat keuntungan.

"Jika terbukti melakukan hal tersebut (mafia karantina), saya akan tindak tegas," kata Sandiaga Uno kepada Kompas.com, Minggu (30/1/2022).

Mafia karantina juga buat gusar Jokowi

Rupanya, bukan hanya Menparekraf Sandiaga Uno saja yang mendapat laporan dari WNA terkait praktik-praktik permainan karantina.

Presiden Jokowi juga mendapatkan aduan dari para WNA soal maraknya mafia karantina. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabawo mengusut tuntas persoalan ini.

"Saya masih mendengar dan ini saya minta Kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada di karantina," kata Jokowi, dilansir dari unggahan di laman resmi setkab.go.id, Selasa (1/2/2022).

Jokowi mengaku bahkan mendapat protes dari WNA pelaku perjalanan luar negeri yang harus menjalani karantina begitu tiba di Indonesia. Sebab permainan karantina telah merugikan mereka.

"Sudah, karena saya sudah mendengar dari beberapa orang asing komplain ke saya mengenai ini," tuturnya.

Ditegaskan Jokowi, kebijakan karantina diterapkan sebagai upaya memperketat pintu masuk Indonesia dari penyebaran virus Covid-19, khususnya varian Omicron.

Namun, ia mewanti-wanti agar kebijakan karantina diterapkan sesuai dengan prosedur.

"Disiplin dalam melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk dan pelaksanaan proses karantina yang benar dari luar negeri," tegasnya.


Polisi bentuk tim buru mafia karantina

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabawo bergerak cepat dalam merespons arahan Presiden Jokowi. Ia kemudian membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan adanya praktik-praktik pelanggaran karantina.

“Prinsipnya tim sudah dibentuk Bapak Kapolri dan akan menindak tegas siapapun yang terlibat terkait masalah pelanggaran kekarantinaan,” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada wartawan, Rabu (2/2/2022).

Dedi menyebut praktik pelanggaran kekarantinaan merupakan masalah serius karena terkait dengan kepercayaan dunia internasional pada sistem pencegahan Covid-19 di Indonesia.

Para mafia karantina pun diancam akan ditindak tegas.

Dedi juga mengatakan, polisi akan melakukan pemantauan WNA dan WNI dari mulai kedatangan sampai proses karantina untuk mengantisipasi adanya mafia karantina.

“Ini merupakan komitmen Bapak Kapolri melakukan tindakan secara tegas sesuai prosedur hukum kepada siapapun yang melakukan pelanggaran,” tegas Dedi.

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait terus berupaya cepat dalam menindaklanjuti temuan penyimpangan karantina yang dilakukan oknum tertentu.

Wiku mengatakan, Satgas telah menambah titik-titik pengawasan dan mengimplementasikan sistem digital seperti Presisi serta integrasi di pintu masuk negara sampai proses karantina demi meminimalisasi kecurangan.

Ia juga mengatakan, hasil temuan lainnya menunjukkan masih diperlukan kesadaran tinggi dari pihak pengawas dan masyarakat untuk mematuhi peraturan karantina.

Oleh karenya, Wiku meminta peran aktif masyarakat untuk mengikuti prosedur karantina sesuai mekanisme yang ada.

"Saya juga mengimbau secara khusus bagi masyarakat agar tidak memanfaatkan celah untuk melakukan kecurangan, dan patuh para aturan karantina yang ada," ucap Wiku, Rabu.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/02/20545711/ancaman-polisi-ke-mafia-karantina-yang-buat-gusar-jokowi-hingga-sandiaga-uno

Terkini Lainnya

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke