Kemendagri Lakukan Pembinaan Langsung ke Daerah yang Belum Sahkan APBD 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pendampingan secara langsung terhadap pemerintah daerah yang belum mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengatakan, hingga 28 Januari 2022, dari 548 provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, baru sekitar 497 daerah yang sudah menetapkan APBD 2022.

"Kemendagri langsung turun ke daerah, dalam rangka memberikan asistensi dan pembinaan kepada daerah yang belum menetapkan APBD," kata Fatoni dalam keterangan pers, Senin (31/1/2022).

Adapun pada 26-28 Januari lalu, Kemendagri melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada lima kabupaten di Papua, yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Intan Jaya.

Fatoni menuturkan, keterlambatan pengesahan APBD akan berpengaruh terhadap pelayanan dasar dan laju realisasi tahun anggaran berjalan.

"Jika APBD belum ada dan belum ditetapkan, akan sulit bagi daerah untuk membayarkan belanja operasional yang terkait dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan realisasi anggaran daerah akan terganggu," ucapnya.

Fatoni meminta seluruh pemerintah daerah konsisten dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Kemendagri juga telah membentuk tim helpdesk yang akan turun langsung untuk membantu daerah dalam memanfaatkan SIPD.

"Kalau daerah terkendala terkait dengan SIPD, bisa langsung koordinasi dengan tim helpdesk," ujar dia.

Menurut Fatoni, melalui penggunaan SIPD, Kemendagri dapat memantau daerah yang belum menetapkan APBD dalam waktu nyata (real time).

Dengan demikian, Kemendagri bisa memberikan asistensi dan pembinaan agar penetapan APBD dapat dipercepat, sehingga realisasi APBD berjalan maksimal.