Salin Artikel

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Dalam pandangannya, saat ini pemerintah masih fokus pada isu penanganan Covid-19 dan pembangunan khususnya pemulihan ekonomi.

Hal itu disampaikan Taufik dalam seminar bertajuk Memperkuat Komitmen Negara Mewujudkan Perlindungan pada Pembela HAM yang diadakan Kemitraan Indonesia, Kamis (27/1/2022).

“Padahal ketika kita menjalankan dua isu prioritas soal Covid-19 dan pembangunan disitu kita tetap harus menempatkan persoalan perlindungan HAM sebagai hal yang penting, sebagai penopang,” tutur Taufik.

Sebab, lanjut Taufik, tidak boleh ada seseorang yang haknya dirampas ketika pemerintah merealisasikan isu prioritas.

“Jadi ketika kita melakukan pembangunan, kita bisa menjamin keadilan tercapai. Tidak (boleh) ada orang yang haknya terlanggar akibat pembangunan ini,” ucap dia.

Di sisi lain, Taufik mengatakan bahwa isu tentang HAM belum menjadi diskursus atau topik pembicaraan masyarakat.

Padahal, ketika menjadi diskursus masyarakat, penegakan dan perlindungan HAM bisa menjadi salah satu isu yang dilirik dan mendapat perhatian dari penyelenggara negara.

“Penting bagi kita untuk mempersiapkan itu juga, agar persoalan HAM jadi diskursus publik. Agar jadi kepentingan politik ketika mendorong isu-isu HAM,” jelasnya.

Taufik mengungkapkan saat ini bahkan terjadi dikotomi di masyarakat terkait isu HAM.

“Misalnya ekonomi versus HAM, pembangunan versus HAM, kesejahteraan, hingga nasionalisme versus HAM,” paparnya.

“Padahal tidak perlu dikotomi tersebut karena persoalan HAM itu persoalan sehari-hari, persoalan kita semua, jadi jangan ditempatkan menjadi harus dipertentangkan dengan hal lain,” imbuh dia.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukan) Mahfud MD menyebut saat ini pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Mahfud mengatakan sebelumnya Indonesia pernah memiliki UU tersebut sebelum akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Memang tidak mudah karena masalah pelanggaran HAM selain rumit (di sisi) pembuktian juga ada masalah politis yang menyertai,” terang Mahfud.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/27/13264901/anggota-dpr-sebut-isu-ham-belum-jadi-prioritas-pemerintah

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke