Salin Artikel

Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia 2021 berada di angka 38 pada skala 0-100.

Hal itu, diketahui dari data yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII). Adapun dari skor tersebut, angka 0 menunjukan sangat korup sedangkan, 100 adalah sangat bersih. 

"Indonesia pada tahun 2021 memperoleh skor 38 dengan ranking 96. Ini menandakan bahwa dibanding dengan tahun 2020, skor Indonesia naik satu poin. Dari 37 ke 38," ujar Manajer Riset TII, Wawan Suyatmiko, dalam konferensi pers, "Peluncuran Corruption Perception Index 2021", Selasa, (25/1/2022).

Wawan menyebutkan bahwa ada lima negara lain yang juga memiliki IPK dan ranking yang sama dengan Indonesia. Negara tersebut adalah Argentina, Brasil, Turki, Serbia, dan Lesotho.

Sementara itu, Indonesia berada pada peringkat kelima di kawasan Asean. Peringkat itu berada di bawah Vietnam yang IPKnya mencapai 39, Timor Leste 41, Malaysia 48, dan Singapura 85.

Di sisi lain, Indonesia berada di peringkat 16 dalam negara-negara yang tergabung di G20. Indonesia masih di bawah Argentina dan Brazil yang skor CPI-nya sama.

Adapun negara yang duduk di peringkat satu adalah Jerman dengan skor 80 yang kemudian disusul Inggris dengan skor 78, dan Kanada memiliki skor 74.

Wawan mengungkapkan bahwa kenaikan skor CPI ini didasari atas adanya kenaikan tiga dari sembilan sumber data. Sementara itu, tiga sumber data lainnya masih stagnan dan tiga sumber data lainnya menurun.

"Tiga yang mengalami kenaikan secara drastis adalah World Economic Forum dari 46 menjadi 53. Kemudian, Global Insight Country Risk Rating, dari 35 menjadi 47," kata Wawan.

"Ini kenaikan signifikan, 12 poin dalam setahun terakhir, dan juga IMD World Competitiveness Yearbook yang naik dari 43 menjadi 44," tutur dia.

Lebih lanjut, indeks yang masih mengalami stagnansi adalah Economist Intelligence Unit Country Ratings yang tetap berada di 37 poin, PERC Asian Risk Guide tetap 32 poin, dan World Justice Project-Rule of Law Index 23 poin.

Sementara itu, indeks yang turun adalah PRS International Country Risk Guide turun dari 50 ke 48 poin, Bertelsmann Foundation Transform Index turun dari 37 ke 33 poin, dan Varieties of Democracy Project turun dari 26 poin menjadi 22.

"Jadi secara agregat, terdapat tiga indeks yang naik secara drastis Global Insight sebanyak 12 poin, Economic Forum naik tujuh poin, sementara IMD naik 1 poin," tutur Wawan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/15431941/naik-satu-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-jadi-38

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke