Mendagri: Kepala Daerah Ditangkap KPK Gerus Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

Tito mengatakan, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah bakal berdampak pada sistem pemerintahan dan merusak kepercayaan publik.

"Tergerusnya kepercayaan publik ini juga dapat menghambat pembangunan. Hal ini juga dapat mengganggu sistem pemerintahan sebagai tulang punggung jalannya administrasi pemerintahan dan kenegaraan," kata Tito dalam rapat kerja bersama KPK, LKPP, kepala daerah, dan ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota, dikutip dari keterangan pers, Selasa (25/1/2022).

Hal ini disampaikan Tito bertalian dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat sejumlah kepala daerah belakangan ini.

Pada Januari 2022 ini, KPK menangkap tiga kepala daerah lewat OTT. Ketiganya yaitu Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin.

Tito yakin banyak kepala daerah yang berprestasi dan telah bekerja dengan baik. Namun, menurut dia, OTT yang dilakukan KPK akan berdampak pada kepercayaan publik.

"Saya sangat yakin banyak sekali kepala daerah yang berprestasi yang telah melakukan kinerja dengan sangat baik. Namun apa pun juga, masalah-masalah hukum yang dalam bulan ini ditangani oleh penegak hukum, khususnya KPK, ini akan berdampak kepada kepercayaan publik," ujar dia.